Pasca OTT KPK, Dua Kursi Kepala Dinas Kembali Terisi

JAGA INTEGRITAS: Gubernur Soekarwo memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya. | Foto: Ist

SURABAYA, Barometerjatim.com Hampir tiga bulan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, jabatan kepala dinas (Kadis) Pertanian dan Kadis Peternakan yang kosong dan diisi Plt, kini memiliki Kadis definitif.

Jabatan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan diisi Hadi Sulistyo, sedangkan Kadis Peternakan dijabat Wemmi Niamati. Keduanya dilantik bersama sejumlah pejabat eselon III yang mendapatkan promosi untuk mengisi eselon II setingkat kepala dinas, badan, biro dan wakil direksi RS.

Dalam pelatikan yang dilakukan Gubernur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (22/9), gubernur menegaskan para pejabat ini dipilih secara selektif.

Baca: Tercekik Moratorium, Pemprov Kekurangan 5.500 Pegawai

"Masalah kita, kalau by system kita ini menang, juara pertama. Tapi yang jadi masalah adalah intergitas. Tadi saya singgung jika masalah integritas harus dilakukan penegakan dan pengawasan," ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo.

Pengawasan terhadap integritas ini, lanjutnya, menilik dari pengalaman kasus yang menerpa Pemprov Jatim. Salah satunya menyangkut dugaan suap setoran triwulan antara Dinas Pertanian serta Dinas Perternakan dengan Komisi B DPRD Jatim.

"Solusinya ya harus dilakukan efektifitas, seperti melihat rekam jejaknya (pejabat) yang diangkat," jelasnya.

Terlebih pada perilaku dan pandangan, harus dikontrol dengan ketat administrasinya. Meski hal itu tak menjamin permasalahan bisa benar-benar hilang, setidaknya bisa mengurangi, mengerem dan menaikkan integritasnya.

"Hilang nol itu tak mungkin. Kasus seperti di dewan (DPRD Jatim), saya sampaikan menjadi sistem. Itu kan sikap dan kemudian kepekaan perilaku," jelasnya.

Baca: Target Setoran Rp 3,07 Miliar, Baru Cair Rp 485 Juta

Karena itu, kata Pakde Karwo, pihaknya berusaha menjadikan pilihan terbaik. "Kami tak tahu persis rekam jejaknya. Makanya agak lama cari datanya," ungkapnya.

Data ini menyangkut semua rekam jejak pejabat, bahkan hingga ke keluarganya. Pakde Karwo beralasan bahwa kejujuran pertama dan utama ketika di tingkat keluarga. Meski demikian, dia tetap menerima usulan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

"Tentunya dengan disertai pengecekan dengan seksama, bagaimana rekam jejak pejabat tersebut. Sehingga nantinya timbul dua hal penting, yaitu soal loyalitas organisasi dan intergritas. Dua hal ini tidak bisa terukur secara mekanik," ungkapnya.

PEJABAT BARU YANG DILANTIK (SK Gubernur Jatim Nomor 821.2/1666/204/2017)

ESELON II Dewi Juniar Putriantni - Kepala Dinas Kehutanan Suban Wahyudiono - Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan SDM Soekaryo - Wadir Umum dan Keuangan RSUD dr Soedono Boedi Prijo Soeprajitno - Kepala Bakorwil Bojonegoro Gatot Gunarso - Kepala Bakorwil Madiun Suprianto - Asisten Pemerintahan dan Kesra Budi Sentosa - Kepala Satpol PP Drajat Irawan - Kepala Biro Administrasi Pembangunan Hadi Sulistyo - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Moh Abduh M Mattalitti - Kepala Biro Administrasi SDA. Siti Nurahmi - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuaan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Diah Susilowati - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karyadi - Kepala Dinas Perkebunan Wemmi Niamati - Kepala Dinas Peternakan

ESELON III 92 Pejabat Dilantik

ESELON IV 209 Pejabat Dilantik