Terbesar se-Indonesia Belanja APBD Surabaya untuk UMK Capai Rp 1,2 T dan PDN Tembus Rp 1,7 T

-
Terbesar se-Indonesia Belanja APBD Surabaya untuk UMK Capai Rp 1,2 T dan PDN Tembus Rp 1,7 T
BELANJA UMK: Kepala LKPP, Hendrar Prihadi menyampaikan 5 K/L/Pemda dengan realisasi UMK terbesar. | Foto: LKPP SURABAYA, Barometerjatim.com Sejak dipimpin Eri Cahyadi, keberpihakan Pemkot Surabaya pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) begitu nyata. Hal itu bisa dilihat dari belanja APBD Surabaya untuk sektor UMK dan Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar dari seluruh kota se-Indonesia. Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 mencapai Rp 1,2 triliun, sedangkan belanja untuk PDN menembus angka Rp 1,7 triliun. Data tersebut dibeber Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rakor Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tangerang yang disiarkan secara daring, Selasa (29/12/2022). Hadir dalam Rakor Monev tersebut yakni Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas; Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki; Kepala LKPP, Hendrar Prihadi; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), M Yusuf Ateh; dan perwakilan kementerian/lembaga serta Pemda se-Indonesia. Apa komentar Eri soal capaian luar biasa tersebut? "Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya,  katanya. Optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, untuk menstimulan ekonomi rakyat, karena ini semua kan uang dari rakyat, imbuhnya. Eri lantas membeber sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMK serta meningkatkan penggunaan PDN. Di antaranya produksi paving yang melibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot melalui APBD. Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya. Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi, ucap Eri. Program Libatkan UMKM CAPAIAN LUAR BIASA: Belanja UMK dan Produk Dalam Negeri Pemkot Surabaya terbesar se-Indonesia. | Foto: IG Eri CahyadiCAPAIAN LUAR BIASA: Belanja UMK dan Produk Dalam Negeri Pemkot Surabaya terbesar se-Indonesia. | Foto: IG Eri Cahyadi CAPAIAN LUAR BIASA: Belanja UMK dan Produk Dalam Negeri Pemkot Surabaya terbesar se-Indonesia. | Foto: IG Eri Cahyadi Pemkot Surabaya, terangnya, juga menggeber berbagai program yang melibatkan UMKM penjahit dan perajin di kampung-kampung. Lewat program tersebut, Pemkot memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk dibagikan gratis ke pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru, jelasnya. Tak hanya itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk PDN. Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot, tegasnya. Eri menambahkan, pada 2023 APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp 3 triliun untuk sektor UMKM. Ayo UMKM memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok, Bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas, Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya, pintanya. Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan Rumah Padat Karya yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur disulap menjadi Rumah Padat Karya untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR. » Baca berita terkait UMKM. Baca juga tulisan terukur lainnya Andriansyah.
Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.