Khofifah Luncurkan Program Perlindungan Sosial Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Total Capai Rp 257 M
PERLINDUNGAN SOSIAL: Gubenur Khofifah luncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM. | Foto: IST
SURABAYA, Barometerjatim.com Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Peluncuran dilakukan di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (16/9/2022).
Khofifah mengatakan, program perlidungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini dihadirkan guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
Tak hanya itu, Khofifah menjelaskan berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.
Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama, untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit, katanya.
Ditegaskan Khofifah, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya mencapai Rp 257 miliar yang tersebar dalam banyak program.Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak, tegas Khofifah.
Rincinya terdiri dari pemberian top up bantuan bagi penerima program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600 ribu per orang untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 miliar.
Kemudian bantuan sosial bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 600 ribu. Total bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 miliar.
Selain itu juga ada program pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi 34.917 angkutan umum terutama Angkot dengan total anggaran Rp 64,147 miliar.
Tak hanya itu, bantuan sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30 ribu pelaku usaha mikro. Masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan Rp 600 ribu dengan total bantuan Rp 18 miliar.Selanjutnya pemberian bantuan sosial bagi 20.770 nelayan, masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan Rp 600 ribu. Khusus untuk nelayan, Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran Rp 12,462 miliar.
Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar lumbung pangan Jatim dan operasi pasar di 5 Bakorwil dan 25 pasar rakyat. Program ini disiapkan anggaran Rp 17,7 miliar.
Tak ketinggalan, sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Pemprov Jatim mengucurkan bantuan program Pekarangan Pangan Lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, kolam lele bagi 100 kelompok (5.000 rumah tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta dengan total bantuan Rp 3 miliar. Selain itu juga akan digelar pasar pangan murah di 20 lokasi, total anggaran Rp 600 Juta.
Koordinasi Secara Intensif
Di sisi lain, khusus untuk sektor transportasi, Khofifah menegaskan akan diberikan subsidi transportasi berupa subsidi angkutan kapal perintis dengan total subsidi Rp 15 miliar. Selain itu juga akan diberikan subsidi penumpang bus Trans Jatim senilai Rp 9 miliar.
Berikutnya juga ada program bantuan sosial reguler berupa PKH Plus bagi 40 ribu keluarga dengan Total bantuan Rp 80 miliar.
Tidak hanya itu, kami juga terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui Optimis Jatim Bangkit, yaitu optimis bangkit dalam pemulihan ekonomi Jatim yang fokus pada menggerakkan kembali agro industri, pariwisata dan investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, jabar Khofifah.
Hal ini juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui pemulihan industri dan perdagangan, transformasi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif, akselerasi investasi, optimalisasi Jatim Agro, dan ketahanan pangan, serta penguatan koperasi dan UKM.
Kemudian ada program optimis bangkit dalam pembangunan manusia. Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan, serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Juga, peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan, kata Khofifah.Selanjutnya, kata Khofifah, ada pula program optimis bangkit dalam penyediaan lapangan kerja, yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
Program optimis Jatim bangkit lainnya yakni dalam hal pengentasan kemiskinan, melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem PKH Plus, katanya.
Optimis Jatim bangkit tidak hanya menjadikan kita percaya diri, tapi kita dapat meyakini bahwa Jatim mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi, imbuh Khofifah.
Secara khusus, Khofifah juga meminta bupati/wali kota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.
Hal itu menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi, maka dikhawatirkan kemiskinan potensial bisa bertambah.Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp 257 miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jatim, katanya.
Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Karena itu, dia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, lanjutnya, BPS juga tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) kabupaten/kota di Jatim. Untuk itu Khofifah meminta bupati/wali kota dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS, serta berkoordinasi dengan camat di masing-masing kabupaten/kota.
» Baca berita terkait Pemprov Jatim. Baca juga tulisan terukur lainnya Abdillah HR
