PKB Tuding PDIP Gelembungkan Suara Pileg di Surabaya
Musyafak Rouf (kiri) tunjukkan hasil penghitungan suara yang diduga digelembungkan. | Foto: Barometerjatim.com/roy hs
SURABAYA, Barometerjatim.com Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf blak-blakan menunding PDIP melakukan penggelembungan suara Pileg 2019 di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya.
"Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS," katanya saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan Parpol Surabaya di Hotel Santika, Jalan Jemursari, Sabtu (20/4/2019) dini hari.
Selain Musyafak, pimpinan Parpol yang hadir yakni Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, BF Sutadi; Ketua DPC Partai Hanura Surabaya, Edi Rahmat; serta Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo. Tiga Parpol lainnya, Demokrat, Nasdem, Golkar juga diundang namun hingga acara usai tak terlihat.
Musyafak menambahkan, ada sekitar 24 persen dari total TPS di Surabaya (8.146 TPS) yang digelembungkan. "Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," tegasnya.
Mengapa Musyafak blak-blakan menuding PDIP? "Saya yakin, saya temukan itu yang terbanyak. Mungkin ada contoh yang lain itu cuma satu, dua, karena kekeliruan atau sudah terlalu payah saja, dan kekeliruannya enggak terlalu. Tapi kalau ini hampir merata, 20, 30 gitu, masif," jelasnya.
Dia lantas mengambil ponselnya, untuk menunjukkan hasil penghitungan suara yang disebutnya terjadi penggelembungan. "Contoh soal, ini ya (di TPS 08 Jambangan). Ini dia dapat 33, dia tulis 53, yang dikurangi ini PKB. Ini mestinya kita dapat 36, ditulis cuma 6. Ini masih di TPS yang lain," paparnya.
Berarti malam ini PDIP sengaja enggak diundang ya? "Enggak memang, karena dia yang ngajak curang," katanya, sambil terus menunjukkan hasil penghitungan suara yang tersimpan di selulernya,
Atas temuan ini, PKB dan Parpol lain yang merasa dirugikan, kata Musyafak, meminta Bawaslu Surabaya yang punya kewenangan agar menghentikan proses penghitungan di PPK (tingkat kecamatan).
"Kedua, minta (suara) di seluruh kotak dihitung ulang, termasuk planonya (C1) juga. Hanya untuk Pileg, karena yang kami proses hari ini kan Pileg," ujarnya.
Sanksinya Berat
(Dari kiri) Cahyo Siswo Utomo, BF Sutadi, Musyafak Raouf, dan Edi Rahmat. | Foto: Barometerjatim.com/roy hs
Bagaimana jika permintaan tersebut tak dituruti Bawaslu? "Kami kan sudah ada Lakumham (Lembaga Advokasi Hukum dan HAM) masing-masing di tingkat partai, tentu kita mengacu pada peraturan KPU yang sudah diberikan kepada kita," katanya.
"Itu sanksinya berat sekali, kalau ada partai yang secara masif melakukan pelanggaran seperti itu, bisa-bisa kena diskualifikasi atau pidana. Ini Lakumham masing-masing sudah punya pasal-pasal yang cukup mengenakan itu," sambungnya.
Selain itu, tambah Musyafak, pihaknya akan melapor ke penyelenggara yang lebih atas. Bisa Bawaslu RI, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum), serta Komisi II DPR RI.
"Tentu karena ini masif ya, kita tidak tinggal diam bahwa pelanggaran yang bersifat pidananya juga harus diproses," tambahnya.
Bagi Musyafak, ini sekaligus menjadi pelajaran sangat berharga yang harus dilakukan Surabaya. "Kota Perjuangan kok gayanya begini. Bukan perjuangan itu, pemeletoan itu," geramnya.
» Baca Berita Terkait Pemilu 2019, PKB, PDIP
