Eri Cahyadi: Punya Fiskal Terkuat, Surabaya Tidak Tergantung Pemerintah Pusat!
SURABAYA | Barometer Jatim – Pemkot Surabaya bersama DPRD menyepakati Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029. Penandatanganan dokumen kesepakatan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (9/4/2025).
Penandatanganan Ranwal RPJMD yang akan menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan Surabaya selama lima tahun ke depan dilakukan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD.
“RPJMD ini menentukan misi kita ke depan, karena visi kita adalah transformasi Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan,” ujar Eri usai rapat paripurna.
Dia menjelaskan, seluruh misi dan program strategis sudah dijabarkan secara rinci dalam dokumen RPJMD. Di antaranya meliputi pembentukan karakter masyarakat, penguatan ekonomi berkelanjutan, hingga perencanaan kegiatan konkret tiap tahun selama 2025-2029.
“Misalnya target ekonomi di 2026 berapa, 2027 seperti apa, dan seterusnya. Begitu pula dengan pengentasan kemiskinan, semua sudah terukur dan disepakati,” jelasnya.
Selain itu, tutur Eri, RPJMD mencakup seluruh sektor penting termasuk infrastruktur dan pendidikan. Dia menyebut, pembangunan infrastruktur akan terus digenjot, salah satunya melalui proyek diversifikasi Gunungsari, pembangunan Jalan Menganti-Wiyung menuju Gresik, hingga pembangunan rumah sakit untuk masyarakat miskin.
"Termasuk ada (pembangunan) jembatan, biar tidak membebani posisi di Jalan Karangpilang. Jadi banyak hal yang kita lakukan dan itu yang akan kita jadikan dalam waktu lima tahun ke depan," tuturnya.
Sektor pendidikan, misalnya. Eri menekankan pentingnya pemerataan dan kesetaraan akses. Karena itu, dalam RPJMD disepakati terkait jumlah sekolah atau rombongan belajar (rombel) agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan.
"Karena selalu saya katakan, kesetaraan pendidikan ini merupakan tugas DPRD Surabaya dan pemerintah kota," imbuhnya.
Mengenai pembiayaan, Cak Eri membeberkan Surabaya memiliki kekuatan fiskal yang mandiri. Karena itu, pendanaan berbagai program atau kegiatan tidak sepenuhnya bergantung dari pemerintah pusat, melainkan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Alhamdulillah Pemkot dan DPRD Surabaya tidak tergantung dari pemerintah pusat, tapi dari PAD. Karena salah satu kota yang terkuat fiskalnya itu adalah Surabaya, dan kita sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, Febrina Kusumawati mengatakan, secara fiskal Surabaya sudah tergolong mandiri.
Dari APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 12 triliun, Rp 8 triliunnya ditarget ter-cover dari PAD dan sisanya dari dana transfer pemerintah pusat.
Bahkan akhir tahun lalu, Pemkot Surabaya meraih juara kategori Pelayanan Publik Fiskal Tertinggi, dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemda yang diselenggarakan Kemendagri.
Eri menambahkan, pengembangan transportasi massal juga masuk dalam RPJMD. Dia menyinggung rencana pengoperasian jalur rel ganda (double track) pada 2027, yang akan terkoneksi dengan layanan transportasi antarkota seperti Sidoarjo dan Gresik.
"Sehingga nanti kita akan mengoneksikan dengan (layanan transportasi umum) Wira Wiri yang ada di tempat kita," paparnya.
Sementara itu Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menyampaikan pembahasan Ranwal RPJMD Surabaya 2025-2029 telah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86/2017.
“Berdasarkan Permendagri Nomor 86/2017, kepala daerah wajib mengajukan Ranwal RPJMD paling lambat 40 hari setelah dilantik,” terangnya.
Adi juga menjelaskan, pembahasan Ranwal RPJMD telah dilakukan dalam rapat konsultasi antara DPRD dan Pemkot Surabaya pada 8 April 2025. Kemudian ditindaklanjuti melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) di hari yang sama.
“Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkot Surabaya,” ujarnya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
