DPRD Surabaya Sahkan RPH Jadi Perseroda, Diharapkan Kontribusi ke PAD Lebih Besar

SURABAYA | Barometer Jatim – Lewat rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, Senin (10/3/2025), DPRD Surabaya mengesahkan status Rumah Potong Hewan (RPH) dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

“Semoga keputusan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Surabaya,” ucap Laila.

Sementara itu Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menyampaikan, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan RPH.

“Kita semua berharap agar penetapan ini dapat meningkatkan kinerja rumah potong hewan, meningkatkan laba, serta memberikan kontribusi lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya,” ujarnya.

Adi juga menekankan, RPH memiliki peran strategis dalam menstabilkan harga daging di Surabaya. Dia berharap perubahan status ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.

Dengan perubahan status menjadi Perseroda, Direktur Utama PD RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnuroho menyebut pihaknya lebih bervariasi dalam mengelola RPH dan berfokus pada keuntungan.

"Ini awal kita menata kembali RPH yang berkutata jasa potong hewan. Maka saat ini bisa diversifikasi usaha, harapan dari Pemkot dan DPRD bisa berorientasi pada keuntungan dengan usaha yang diamanahkan di Perda seperti penggemukan sapi, pengiriman barang, produksi olahan, dan sebegainya," ujarnya.

Fajar optimistis RPH akan mlanjutkan capaian positifnya yang surplus pada periode 2023-2024. Dengan perubahan status itu nantinya segala kebijakan akan dirumuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipimpin langsung Wali Kota Surabaya.

"Sekarang kita fokus pembenahan perusahaan. Kita 2023-2024 itu defisit. Ini perkembangan baik karena sebelumya RPH merugi. Pendapatan kami Rp 1 miliar pada 2023, pada 2024 labanya sekitar Rp 500 juta,” ujar Fajar.

“Kita sementara fokus jasa potong dan penyedia daging, harapan ke depan kita akan olah kembali karena semua akan beda strtukturnya. Pada Perseroda RPH itu nantinya keputusan tertinggi ada di RUPS, Pak Wali Kota akan membuka arah kebijaksaan perusahaan," imbuhnya.{*}

| Baca berita DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur