Nusron Wahid Soroti Penuntasan RDTR di Jatim Lambat, Investasi Jadi Terhambat!
SURABAYA | Barometer Jatim – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyoroti penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Jatim yang lambat.
Menurutnya, penyelesaian RDTR di Jatim baru mencapai 19ri target. Tercatat dari target 464 RDTR, baru 86 Perda/Perkada RDTR yang tersedia. Sedangkan RDTR yang terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) baru 37 RDTR.
“Ternyata baru 86 dari target 467 di Jatim, sehingga kurang banyak,” katanya usai menghadiri rapat koordinasi penguatan ekonomi desa bersama kepala daerah se-Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3/2025).
Nusron menekankan pentingnya penyelesaian RDTR dan status tanah yang clean and clear, sebagai pintu awal masuknya investasi. Kalau tidak, investor tidak akan masuk dan investasi jadi terhambat.
“Karena pertama kali investor datang ini yang ditanya adalah status tanah dan status tata ruangnya clear and clean terlebih dahulu,” kata Nusron.
“RDTR-nya sudah ada apa belum dan sebagainya yang dibutuhkan oleh investor. Jadi kami ini adalah pintu pertama masuknya investasi,” sambungnya.
Karena itu, dia mengimbau kepada Pemda se-Jatim untuk segera menuntaskan target RDTR yang telah ditetapkan.
“Kami minta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota untuk bersama-sama menuntaskan RDTR. Kami sedang mempercepat proses perizinan yang disebut Ease of Doing Business (EoDB), maka harus ada RDTR yang terhubung dengan OSS,” ujarnya.
Nusron menjelaskan, dengan sistem tersebut waktu penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan lebih cepat.
“RDTR prosesnya bisa memakan waktu 6 hingga 8 bulan. Namun jika RDTR sudah selesai dan terintegrasi dengan OSS, dalam 2 jam KKPR bisa langsung selesai,” tuturnya.
Mempercepat penyusunan RDTR, Nusron menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.
“Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” ujarnya.
Pemda disebut Nusron sebagai pihak yang memegang peran sangat strategis dalam menjalankan kebijakan pertanahan dan tata ruang. Karena itu, dia mengajak untuk berkolaborasi menciptakan tata ruang yang baik di seluruh wilayah.
Lewat kerja sama yang baik, diharapkan sektor investasi di Jatim dapat berkembang pesat, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beri Kepastian Hukum
Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyelesaian RDTR sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap masuknya investor dan pertumbuhan investasi di Jatim. Terlebih saat ini ketersediaan RDTR Jatim baru 86 dari 463 RDTR.
"RDTR menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Karena ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor. Jikalau RDTR tidak segera kita tingkatkan, investor masih meraba-raba, bisa menyebabkan floating investor," katanya.
Menurut Khofifah, Jatim sekarang ini menjadi target investasi dari beberapa investor baik dari Amerika Serikat, Singapura, maupun Tiongkok.
Hal ini dapat dilihat dari data BPS Jatim pada 2024 terkait realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi investasi PMA Amerika Serikat sebesar Rp 21,32 triliun. Disusul Singapura Rp 9,12 triliun, Hong Kong Rp 6,78 triliun, Tiongkok Rp 3,97 triliun, dan Jepang Rp 3,32 triliun.
"Beberapa investor dari Tiongkok mereka sudah selesai penjajakan dengan mitra dagangnya dan memang berniat untuk melakukan investasinya di Thailand lalu Indonesia. Di Indonesia sepertinya mereka cukup banyak yang ke Jatim," ucap Khofifah.{*}
| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
