Kalangan DPRD Nilai Politik Anggaran Risma ‘Slintutan’

Aden Darmawan (Kiri) dan Vinsensius Awey, politik anggaran Risma ‘slintutan’. | Foto: Ist

SURABAYA, Barometerjatim.com – Gara-gara berencana membuat museum olahraga, kebijakan politik anggaran yang diterapkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma menjadi sorotan kalangan DPRD Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Aden Darmawan bahkan menyebut kerap kali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya memasukkan program pembangunan tanpa koordinasi.

“Misalkan ada program (pembangunan) yang semula tidak ada di nomenklatur, tiba-tiba nanti dimasukkan tanpa koordinasi. Itu kerap terjadi,” ujarnya pada wartawan, Senin (4/2/2019).

Bisa dibilang, kata Aden, politik anggaran yang dilakukan Risma kerap ‘slintutan’ alias sembunyi-sembunyi. Hal itu sekaligus menunjukkan pola koordinasi antara eksekutif dan legislatif kurang maksimal.

“Mungkin yang soal itu (pembahasan anggaran rencana pembangunan museum olahraga di DPRD Surabaya), saya pas lagi ke kamar kecil, jadi tiba-tiba muncul,” sindirnya.

“Soalnya, yang saya tahu itu ndak ada. Sangat disayangkan kalau ternyata Bu Risma tidak berkoordinasi dengan baik,” sambung politikus yang juga pengusaha tersebut.

Gunakan Satuan Tugas

Hal senada disampaikan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey. Dia menyebut soal anggaran rencana pembangunan museum olahraga ini, sama halnya saat Pemkot membangun museum kota di Gedung Siola yang juga tidak ada dalam RAPBD.

“Mereka gunakan Satuan Tugas (Satgas) yang dibangun sendiri, toh biayanya tidak besar,” ujarnya melalui pesan elektronik.

Politikus Partai Nasdem itu menjelaskan, Satgas yang dimaksud yakni dari Dinas PU maupun DPRKPCKTR (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang), dimana di setiap dinas ini ada kepala seksi (Kasie) pemeliharaan.

“Nah, Satgas yang ada itu adalah Satgasnya dinas terkait untuk melakukan perbaikan, pemeliharaan dalam skala kecil, mereka lakukan sendiri,” terangnya.•

» Baca Berita Terkait Pemkot Surabaya, DPRD Surabaya