Harga Lebih Mahal, Penyaluran BPNT di Lamongan Disoal!

HEARING: Komisi D hearing terkait pencairan BPNT yang dinilai tidak sesaui tujuan. | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR
HEARING: Komisi D hearing terkait pencairan BPNT yang dinilai tidak sesuai tujuan. | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR

LAMONGAN, Barometerjatim.com – Komisi D DPRD Lamongan menggelar hearing bersama Dinas Sosial (Dinsos), Perum Bulog, pendamping sosial, dan agen e-warung, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kamis (13/2/2020).

Hearing digelar, lantaran Komisi D mendapatkan informasi dan banyak aduan terkait persoalan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak sesaui tujuan.

“Sebelumnya banyak masyarakat mengeluhkan jika bahan pokok yang diterima KPM, harganya jika dikalkulasi jatuhnya lebih mahal dibanding harga komersil di pasaran” kata, Sekretaris Komisi D DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri.

Saifuddin mengaku janggal ketika mendengar keluhan masyarakat yang menerima bantuan sosial dari pemerintah tersebut. Padahal, tujuan bantuan sosial BPNT di antaranya agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

“Problemnya sekarang yang terjadi, masyarakat akan merasakan kalau membeli dengan uangnya sendiri ke toko terdekat uang sekian dapat barang sekian, tapi kalau melalui agen BNI dapatnya cuma sekian,” ujarnya.

Menurutnya, jika melihat petunjuk dari Kementerian Sosial (Kemensos), harga bantuan pangan tersebut harusnya lebih murah dan berkualitas. Namun yang terjadi, harganya lebih mahal dan itu menimbulkan tanda tanya besar.

“Malahan saya juga mendapatkan info, jika tingginya harga bahan pokok di e-warung dugaannya Dinas Sosial yang menentukan, sehingga harganya tinggi,” tuturnya.

Dinsos Bantah Aduan

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Kamil, membantah terkait informasi dan aduan yang diterima Komisi D. Sebab, sejak akhir 2019 ada perubahan aturan pengadaan bahan pokok.

“Informasi dan aduan itu tidak benar, karena di lapangan sering kali informasi itu gatholoco (asal-asalan),” katanya.

“Ini ada agen, ada KPM, ada pendamping. Dulu sistemnya mereka para agen bebas mencari supplier barang sendiri untuk menjaga kualitas. Namun masalah muncul dan banyak sekali aduan,” sambungnya.

Sedangkan dalam pencarian bahan pokok BPNT tahun ini ada kenaikan jumlah yang di terima. Jika sebelumnya Rp 110 ribu, kini bertambah menjadi Rp 150 ribu.

“Uang tersebut oleh e-warung langsung realisasikan menjadi bahan pokok, di antaranya beras medium seharga Rp 9.400, telur sebanyak 15 butir, dan kacang hijau setengah kilogram, kemudian sisanya buah-buahan” jelasnya.

» Baca Berita Terkait DPRD Lamongan