Gerindra Pesimis Target PAD Lamongan Rp 495 M Tercapai

PESIMIS TARGET PAD TERCAPAI: Anshori, pesimis kenaikan target tinggi PAD Lamongan Rp 495 miliar bisa tercapai. | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR
PESIMIS TARGET PAD TERCAPAI: Anshori, pesimis kenaikan target tinggi PAD Lamongan Rp 495 miliar bisa tercapai. | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR

LAMONGAN, Barometerjatim.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan dari Fraksi Gerindra, Anshori pesimis kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pemkab Lamongan sebesar Rp 495 miliar bisa tercapai.

Sebab, menurut Anshori, jika melihat data pencapaian target PAD sebelumnya pada 2017, target Pemkab hanya bisa tercapai 98,32 persen. Padahal, pertumbuhan ekonomi di kabupaten yang dipimpin duet Fadeli-Kartika Hidyati itu mengalami kenaikan 5,67 persen.

Belum lagi kalau melihat estimasi pertumbuhan sektoral Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2018, nilai kenaikannya rata-rata kecil. Seperti halnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya 37,47 persen.

• Baca: Realisasi Belanja Pemkab Lamongan Tak Capai Target

“Tadi sudah kita sampaikan dalam rapat, tapi pihak eksekutif mengaku optimis dapat tercapai angka yang ditargetkan tersebut. Ya kita lihat aja nanti, LPj akhir tahun seperti apa,” tandasnya.

Dalam rapat Banggar terkait pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2018, Kamis (2/8) hari ini, Pemkab memaparkan proyeksi target PAD 2018 meningkat Rp 24.289.429.000 atau 5,15 persen. Dari semula Rp 471.567.901.740 menjadi Rp 495.857.330.740.

• Baca: Baru Dilantik, 3 Anggota DPRD Lamongan Langsung Gajian

“Secara keseluruhan target PAD kita tetap naik. Meskipun ada beberapa komponen diturunkan karena melihat kondisi riil di lapangan, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak reklame,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Yuhronur Effendi.

Dia menyebutkan, untuk target PAD yang bersumber dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sengaja diturunkan Rp 2 miliar atau 4,76 persen dari target semula Rp 42 miliar. Sedangkan pajak reklame diturunkan sebesar Rp 400 juta atau 14,16 persen.