Di Arena Munas, Ketum PBNU Doakan Jokowi Presiden Lagi!

Jokowi dan Kiai Said (kanan) hadir di arena pembukaan Munas dan Konbes NU. | Foto: Barometerjatim.com/syaiful kusnan
Jokowi dan Kiai Said (kanan) hadiri pembukaan Munas dan Konbes NU. | Foto: Barometerjatim.com/syaiful kusnan

BANJAR, Barometerjatim.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mendoakan Joko Widodo (Jokowi) agar kembali terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2019, 17 April mendatang.

“Yang hadir semuanya ini, lebih dari 25 ribu mendoakan, bukan kampanye, bukan! Mendoakan mudah-mudahan Bapak Jokowi mendapat kepercayaan dari Allah dan dari rakyat,” katanya.

Pernyataan Kiai Said tersebut disampaikan saat menyampaikan pidato pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

“Mendoakan! Bukan kampanye! Ketua Umum PBNU enggak boleh kampanye,” tandasnya dalam acara yang juga dihadiri Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Kerja, para kiai, pejabat, termasuk Ketum PP Muslimat NU yang juga Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Sebenarnya, bukan kali ini saja Kiai Said ‘bermanuver’ agar Jokowi terpilih kembali menjadi presiden saat acara ke-NU-an. Hal serupa disampaikannya ketika memberikan taushiyah Maulidurrasul pada acara Harlah ke-73 Muslimat NU di Gelora Bung Karno (GBK), 27 Januari 2019.

“Yang saya muliakan Bapak Presiden RI beserta Ibu Iriana Joko Widodo, presiden RI tahun 2019-2024,” kata Kiai Said yang disambut aplaus panjang lebih dari 100 ribu warga Muslimat NU.

Sementara dalam pidatonya di pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU, Kiai Said menjelaskan tema Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat dilandasi situasi pelaksanaan pesta demokrasi rakyat, yakni Pemilu serentak 2019 (Pilpres dan Pileg).

Lewat tema itu, tutur Kiai Said, NU perlu mengingatkan, sebagai manifestasi kedaulatan rakyat hasil Pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

“Mandat sejati dari kekuasan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahateraan sebesar-besarnya bagi rakyat. Kaidah fiqhiyah mengatakan: Bahwa kemaslahatan rakyat, kesejahteraan rakyat, harus menjadi dasar kebijakan pemrintah,” terangnya.

Karena itu, Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan, tetapi momentum penyelengaraan kembali, komitmen kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yangg berubah dan bergerak cepat.

“Salah satu perubahan itu ditandai oleh gelombang revolusi industri 4.0, yang ertumpu pada penggunaan mesin teknologi informasi,” ucapnya.•

» Baca Berita Terkait PBNU, Pilpres 2019