Rabu, 28 September 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Warna Zona Covid-19 di Jatim, PDNU Singgung Laporan Palsu!

Berita Terkait

WARNA ZONA COVID-19 JATIM: Situasi Covid-19 di Jatim update Selasa (13/7/2021) pukul 15.42 WIB. | Sumber: Satgas Covid-19
WARNA ZONA COVID-19 JATIM: Situasi Covid-19 di Jatim update Selasa (13/7/2021) pukul 15.42 WIB. | Sumber: Satgas Covid-19
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Lontaran Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal zona hitam di Jatim cukup mengejutkan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Maklum, selama ini warna hitam tak pernah nongol di peta Satgas Covid-19 Jatim.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pun menegaskan tidak ada zona hitam di wilayah yang dipimpinnya. Menurutnya, sesuai referensi BLC (Bersatu Lawan Covid-19), yang ada hanya zona merah, oranye, kuning dan hijau. “Mana zona hitam, ndak ada,” ujar Khofifah usai meninjau perusahaan oksigen di Gresik, Kamis (8/7/2021).

Terkait perbedaan warna zona tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PP PDNU), Dokter Muhammad S Niam berpendapat, sebaiknya kepala daerah mengapresiasi jika pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap setiap memungkinkan adanya penyimpangan pelaksanaan pengendalian wabah.

“Dan harus dilakukan langkah-langkah solutif setiap temuan penyimpangan. Sebagai Ketua Satgas Covid-19 di daerahnya, harusnya setiap kepala daerah mempertimbangkan keselamatan rakyatnya, bukan kursi yang didudukinya,” katanya, Selasa (13/7/2021).

Apalagi saat ini, tandas Niam, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. “Terutama di Jawa dan Bali, khususnya di Jawa Timur walaupun gubernur takut mengakuinya.”

Dokter yang juga anggota Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) tersebut, sejak awal-awal pandemi Covid-19 selalu menyatakan bahwa pembagian warna zonasi seharusnya bukan konsumsi masyarakat umum.

“Itu penting hanya bagi penentu kebijakan dalam menetapkan anggaran, mobilisasi tenaga dan sarpras. Tetapi salah kaprah kemudian terjadi ketika zonasi diumumkan ke publik dan para kepala daerah merasa bahwa itu cerminan prestasi mereka,” paparnya.

Menurut Niam, instruksi untuk menghijaukan daerah bukan lagi dengan penanganan wabah yang tepat, tetapi bagaimana caranya laporan hanya sesedikit mungkin.

“Para dokter dengan beban tanggung jawab yang semakin meningkat atas sesuatu yang bukan ulah mereka, hanya bisa berkeluh kesah,” ucapnya.

Niam semakin blak-blakan, bahkan ada kepala daerah yang melarang petugas melaporkan data kasus baru walaupun sudah seribu lebih belum dilaporkan. Ada yang mengancam mempidanakan mereka, ada yang melarang menyebarkan beritanya lewat media sosial, ada pula yang menyita laporan mereka.

“Sehingga semua data resmi yang dilaporkan oleh Pemprov dan Pemda selalu jauh lebih kecil dibanding catatan yang dimiliki komunitas kawal Covid-19, bahkan Menkes jelas-jelas menyatakan hal ini. Walhasil zona warna yang ditetapkan oleh kepala daerah sesungguhnya palsu belaka,” paparnya.

Mutasi Virus Keniscayaan

Lebih merisaukan lagi, ucap Niam, ketika para ulama melalui fatwa-fatwa atas inisiatif dan pendapat pribadinya menghendaki pemerintah memberi kelonggaran dalam pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid berdasarkan zona warna yang tidak benar.

“Bahkan ketika sebuah daerah dinyatakan merah (yang mungkin sesungguhnya hitam) para ulama menginginkan penetapan zona per kampung. Kampung merah dan kampung hijau harus dibedakan,” katanya.

Lebih aneh lagi, tandas Niam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merasa berhasil memperjuangkan hanya istilah. Mereka mengapresiasi pemerintah ketika instruksi Mendagri yang semula menetapkan bahwa ‘tempat ibadah ditutup sementara selama PPKM’, sekarang diganti tempat ibadah ‘tidak mengadakan kegiatan keagamaan/ibadah berjamaah selama PPKM’ dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

“Semua orang cerdas tahu bahwa itu cuma berbeda penyebutan. Tapi MUI menganggap kata-kata menutup tempat ibadah untuk kepentingan mulia pun dianggap tercela,” katanya.

Niam khawatir jika Covid-19 tidak ditangani dengan serius dan melupakan kemaslahatan umat, bakal muncul varian lainnya yang jauh lebih ganas dan mematikan karena mutasi virus merupakan suatu keniscayaan jika penyebaran terus terjadi.

» Baca Berita Terkait Pemprov JatimPDNU

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -