Kamis, 29 September 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

UU PDP Disahkan, Mahfud MD: Tak Ada Kaitannya dengan Ribut-ribut soal Bjorka

Berita Terkait

TAK TERKAIT BJORKA: Mahfud MD, UU PDP tak terkait kebocoran data pribadi ulah hacker Bjorka. | Foto: IST
TAK TERKAIT BJORKA: Mahfud MD, UU PDP tak terkait kebocoran data pribadi ulah hacker Bjorka. | Foto: IST
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menepis pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terkait dengan ulah hacker Bjorka.

“Ya sudah diundangkan kan? UU PDP ini UU yang memang lama ditunggu. Jadi itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebocoran data,” katanya usai menghadiri diskusi publik terkait RUU KUHP di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (21/9/2022).

“Karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka itu sudah disahkan di DPR. Tinggal nunggu sidang pleno, itu uda lama kan. Jadi sudah dua tahun lebih dibahas dan sudah diundangkan kemarin,” tandasnya.

Menurut Mahfud, pengesahan UU PDP tersebut bagus untuk peraturan perlindungan dana pribadi. “Peraturan pelaksananya sudah kita siapkan, jadi sudah tinggal jalan,” ucapnya.

Belakangan, Bjorka menyita perhatian publik setelah membocorkan data-data terkait Indonesia dan sejumlah pejabat publik. Salah satunya soal 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kemenkominfo.

Sedangkan pejabat publik yang data pribadi dibocorkan, di antaranya Menkominfo, Johnny G Plate; Ketua DPR RI, Puan Maharani; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; hingga Mahfud MD.

UU PDP sendiri disahkan lewat rapat paripurna DPR RI, Selasa (10/9/2022). Menkominfo, Johnny G Plate menuturkan, UU ini disiapkan untuk diterapkan di seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat.

Baik itu perseorangan, korporasi, pemerintah, pihak swasta, sampai dengan berbagai institusi yang mengoperasikan layanan di Indonesia dari luar atau dalam negeri.

UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal. Aturan ini mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual. Secara spesifik, sesuai pasal 58 sampai dengan 60, lembaga pengawas PDP berada di bawah presiden.

» Baca berita terkait Mahfud MD. Baca juga tulisan terukur lainnya Abdillah HR

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -