BPNT Cover Kebutuhan Elpiji Masyarakat Miskin

PENANGANAN FAKIR MISKIN: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat penutupan sosialisasi program penanganan fakir miskin perkotaan di Hotel Mercure, Surabaya, Sabtu (11/2). | Foto: Barometerjatim.com/Abdillah HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Masyarakat miskin sepertinya tidak perlu lagi memusingkan kenaikan harga elpiji 3 Kg. Ini karena pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bisa dicairkan dalam bentuk bahan pangan dan elpiji.

Kartu bantuan non tunai ini bisa dicairkan melalui e-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dan juga berlaku untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk PKH top up-nya terisi tiga bulan sekali.

“Nantinya bantuan sosial akan terintegrasi dalam satu kartu dan pendataan dan akan diberikan secara non tunai. Harapannya, kemungkinan pemotongan menjadi kecil serta reduksi kualitas beras bisa diminimalisir melalui bantuan pangan dan e-Warong,” ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai penutupan sosialisasi program penanganan fakir miskin perkotaan di Hotel Mercure Surabaya, Sabtu (11/2).

Menurut Mensos, bantuan model ini bisa memberikan keleluasaan bagi penerimanya untuk menentukan kualitas pangan sesuai keinginan. Mereka bisa memilih beras dengan kualitas medium atau premium. Ini berbeda dengan rastra (bantuan beras untuk keluarga sejahtera, dulu raskin) yang sifatnya tidak bisa memilih.

Sebab, mengacu pada kunjungan Mensos di beberapa daerah, mereka memilih beras berkualitas premium. “Kata penerima bantuan, dengan beras kualitas bagus mereka bisa makan hanya dengan lauk kecap atau kerupuk,” cerita Khofifah.

• Baca: Di Sela Duka Cita, Mensos Serahkan Bantuan Rp 773 Juta

Sementara itu BPNT sudah berjalan di 11 kota di Indonesia. Lima di antaranya di Jatim sudah menggunakan elpiji yang terintegrasi di kartu yang sama.

Mensos juga mengaku sudah melihat distribusi di Surabaya utara, selatan dan Kota Mojokerto. “Seluruh bantuan pangan di kota di Jatim sudah tuntas. Kabupaten baru sebagian di Sidoarjo, sebagian kecil di Kabupaten Kediri dan Jember, ini basisnya kecamatan dan desa,” ujarnya.

Saat ini, di program BPNT sudah ada 1,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp 1,6 triliun. Sedangkan pada 2018 ditargetkan penerima mencapai 10 juta KPM dengan sasaran 200 kabupaten dan 98 kota. Karena itu, saat ini telah siap 9.783 e-Warong di 45 kota dan enam  kabupaten meski belum tuntas semuanya.