Turun ke Jatim! KPK Periksa Harta Kekayaan 37 Pejabat

CEGAH KORUPSI: Nexio Helmus, pemeriksaan LHKPN pejabat di Jatim untuk pencegahan korupsi. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
CEGAH KORUPSI: Nexio Helmus, pemeriksaan LHKPN pejabat di Jatim untuk cegah korupsi. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH

SURABAYA, Barometerjatim.com – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) turun ke Jatim. Lewat Direktorat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), lembaga anti rasuah itu melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan 37 pejabat, terdiri dari 10 bupati dan 27 kepala dinas.

Pemeriksaan dilakukan di kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya. Petugas akan melakukan pemeriksaan selama seminggu, sejak Senin (8/7/2019) hari ini hingga Jumat (12/7/2019) yang terbagi dalam tiga sesi, pagi sampai malam hari.

“Hari ini total ada 7 (orang), realisasinya ada 6. Nanti satu ada perubahan jadwal, Bupati Lumajang yang ditunda Kamis,” terang Kasatgas Pemeriksaan LHKPN, Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK, Nexio Helmus.

Pemeriksaan ini, lanjut Nexio, dalam rangka penekanan, pencegahan, serta pengawasan internal. “Sekaligus membuat perbaikan. Kita mendorong dalam pengawasan ada tranparansi kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan,” paparnya.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas korupsi, setiap pejabat negawa wajib melaporkan harta kekayaanya.

Aset yang harus dilaporkan, tambah Nexio, meliputi tanah (harta tak bergerak), mobil dan kendaraan lainnya (harta bergerak). “Seperti pada umumnya laporan kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan,” katanya.

Nexio menekankan, kegiatan pemeriksaan ini untuk pencegahan tindak pidana korupsi. “Jadi perlu digarisbawahi, penekanan di sini dalam rangka pencegahan,” tegasnya.

“Kalaupun nanti ada tambahan lagi dalam kegiatan pemeriksaan ini, itu semata-mata untuk perbaikan dalam rangka pengawasan,” imbuhnya.

JADWAL PEMERIKSAAN LHKPN PEJABAT JATIM

Senin, 8 Juli 2019
1. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq
2. Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni
3. Sekda Ponorogo, Agus Pramono
4. Sekda Sumenep, Edy Rasiyadi
5. Kadis PU SDA Sumenep, Eri Susanto
6. Kadis Pendidikan Sumenep, A Shadik
7. Kadis Pendidikan Ponorogo, Tutut Erliena

Selasa, 9 Juli 2019
1. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari
2. Bupati Blitar, Rijanto
3. Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron
4. Sekda Kab Probolinggo, Soeparwiyono
5. Sekda Kab Blitar, Totok Subihandono
6. Sekda Bangkalan, Eddy Moeljono
7. Kadis PUPR Kab Probolinggo, Prijono
8. Kadis Pendidikan Kab Probolinggo, Dewi Korina
9. Kadis PUPR Bangkalan, Roosli Soeliharjono

Rabu, 10 Juli 2019
1. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas
2. Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto
3. Bupati Jember, Faida
4. Sekda Banyuwangi, Djadjat Sudrajat
5. Sekda Situbondo, Syaifullah
6. Sekda Jember, Mirfano
7. Kaban PBD Jember, Rasyid Zakaria
8. Kadis PUPR Bangkalan, Roosli Soeliharjono
9. Kadis PUPR Trenggalek, Mohammad Sholeh

Kamis, 11 Juli 2019
1. Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim
2. Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek, M Nur Arifin
3. Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi
4. Sekda Trenggalek, Joko Irianto
5. Kadis Dikpora Trenggalek, Kusprigianto
6. Kadis Pendidikan Jember, Edy Budi Susilo
7. Kadis Kesehatan Situbondo, Abu Bakar Abdi
8. Kadis PUPR Situbondo, Gatot Siswoyo
9. Kadis Pendidikan Situbondo, Fathor Rakhman

Jumat, 12 Juli 2019
1. Kadis PUPR Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo
2. Kadis Pendidikan Kab Blitar, Budi Kusumar Joko
3. Kadis PUPR Banyuwangi, Mujiono

» Baca Berita Terkait KPK, Korupsi