Tunggu Tiga Bulan Lagi, Peta Politik Jatim Berubah Haluan

‘CHECK SOUND’: Khofifah Indar Parawansa di tengah ratusan ribu warga Nahdlatul Ulama. Peta politik di Jatim menunggu sikapnya di Pilgub Jatim 2018. | Foto: Barometerjatim.com/MARIJAN ZA

SURABAYA, Barometerjatim.com – CEO The Initiative Institute, Airlangga Pribadi menegaskan hasil survei lembaganya hanya berlaku maksimal tiga bulan. Sehingga, perolehan angka masing-masing kandidat tidak stabil alias bisa berubah arah jika, misalnya, Khofifah Indar Parawansa menyatakan maju di Pilgub Jatim 2018.

Bahkan potensi petahana Saifullah Yusuf (Gus Ipul) disalip kandidat lain sangat besar seperti yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta. Incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang nyata-nyata leading 10 persen berbalik kalah telak dari Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno di putaran kedua.

“Memang masih tiga tokoh itu. Gus Ipul, Khofifah dan Risma yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi dibandingkan yang lainnya. Tapi itu belum menjamin Gus Ipul akan memenangkan Pilgub Jatim 2018,” terang Airlangga di Surabaya, Rabu (16/4).

Buktinya, lanjut Angga — sapaan akrabnya — dalam survei tersebut responden yang memilih Gus Ipul sebagai calon gubernur jauh lebih rendah dibanding sebagai calon wakil gubernur.

• Baca: Survei Gus Ipul Tinggi, tapi untuk Posisi Wakil Gubernur

Terlebih jika mengacu Jakarta effect, sekali lagi, kata Airlangga, selisih 10 persen bagi petahana belum aman. “Kalau selisih 20% baru petahana bisa aman. Jadi Pilgub Jatim mendatang sangat dinamis, karena penantang mengungguli petahana bisa sangat terjadi,” papar dosen FISIP Unair Surabaya tersebut.

“Jika ingin mempertahankan elektabilitasnya sebagai calon gubernur, maka Gus Ipul harus bisa mengubah mindset-nya mulai sekarang. Trademark Gus Ipul lebih dikenal masyarakat sebagai Wagub itu cukup melekat kuat di pemilih Jatim.”

Terlebih, kata Airlangga, responden berharap tokoh yang akan memimpin Jatim ke depan lebih mengutamakan yang berintegritas dan memiliki modal politik daripada problem solving dan solidaritas.

“Integritas itu menyangkut sikap bertanggung jawab, jujur dan amanah. Sedangkan modal politik bisa berupa dukungan partai, lembaga sosial dan berpengalaman,” imbuhnya.