Tak Ada Koordinasi di Pemkot Surabaya, Proyek JLLB Mandek!

KOORDINASI DI PEMKOT MACET: Syaifuddin Zuhri, proyek JLLB mandek karena tak ada koordinasi di internal Pemkot Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/NATHA LINTANG
KOORDINASI DI PEMKOT MACET: Syaifuddin Zuhri, proyek JLLB mandek karena tak ada koordinasi di internal Pemkot Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/NATHA LINTANG

SURABAYA, Barometerjatim.com – Komisi C DPRD Surabaya angkat bicara soal proyek Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) yang dinilai mandek dari rencana sejak 2014. Padahal terkait anggaran sudah disiapkan Rp 55 miliar dari APBD 2018 untuk pembebasan lahan.

Namun hingga akhir 2017 belum ada koordinasi di internal Pemkot untuk merealiasasikan jalan sepanjang 18 kilometer yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan tersebut.

“Setelah saya tanya usulan dari wali kota (Tri Rismaharini) itu belum digarap dengan baik oleh jajarannya,” ungkap Ketua Komisi C, Syaifuddin Zuhri saat hearing Komisi C DPRD Surabaya bersama OPD terkait dan sejumlah pengembang, Kamis (21/12).

• Baca: Ansor Surabaya: Risma Lebih Peduli Taman Ketimbang Masjid

Politikus PDIP itu menuturkan, dari 450 persil lahan yang menjadi tanggungan Pemkot Surabaya untuk dibebaskan, baru selesai 140 persil. Sehingga, target penyelesaian JLLB diperkirakan sulit terealisasi.

“Tampaknya masih sulit bisa direalisasikan dalam waktu dua atau tiga tahun ke depan,” keluhnya.

Kaji Ipuk — sapaan Syaifuddin Zuhri — berharap Pemkot segera melakukan koordinasi internal, terutama OPD terkait, di antaranya Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko).

Rencana Sejak 2014

Selain itu, data jumlah pengembang yang terlibat dalam penyelesaian proyek JLLB juga harus jelas. “Biar segera tuntas karena rencana JLLB sudah sejak 2014. Apalagi JLLB juga menghubungkan kawasan stadion Gerola Bung Tomo (GBT) yang sering padat penonton sepakbola,” tandasnya.

Anggota Komisi C lainnya, Riswanto menambahkan, koordinasi di internal Pemkot perlu dilakukan karena kebutuhan JLLB sangat mendesak. “Saat ditanya data belum lengkap itu kan menandakan kurang ada komunikasi untuk menyelesaikan JLLB,” keluh Riswanto.

• Baca: Polemik Bansos Rp 28 M, Risma Tolak Permintaan Dewan

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Ery Cahyadi mengatakan, ada 10 pengembang yang nantinya terlibat dalam pembangunan JLLB.

“Delapan pengembang di bawah naungan Citra Land dan dua lainnya, masing-masing milik Bumi Serpong dan Mitra Karya. Kita terus lakukan komunikasi untuk bantu dinas terkait selesaikan JLLB,” tandas Ery.