Pertambangan

JAKARTA | Barometer Jatim – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menyebut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah prestasi, melainkan kewajiban.

MOROWALI | Barometer Jatim – Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya menahan tersangka FMI dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali.

SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota DPD RI dari Dapil Jatim, Ahmad Nawardi mendukung pemerintah memberikan ruang bagi Nahdlatul Ulama (NU) maupun Ormas keagamaan lainnya untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti empat area yang disebutnya memerlukan perhatian lebih lanjut pasca penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023 melalui rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (2/5/2024) lalu.

SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pentingnya penggunaan APBD secara efektif dan efisien. Sebab, setiap rupiah yang dialokasikan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi juga representasi dari kepercayaan masyarakat serta harapan akan peningkatan kualitas hidup.

SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ahmadi Noor Supit mengungkap lembanganya pernah diprotes Gubernur Jatim saat membeber data terkait capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).

SURABAYA | Barometer Jatim – Meski memberi predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga mengeluarkan 5 rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023.

SURABAYA | Barometer Jatim – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022, yang mengakibatkan kerugian negara.

RATING ESG MSCI NAIK: Aktivitas pertambangan PT BSI di Tambang Emas Tujuh Bukit Banyuwangi. | Foto: Barometerjatim.com/IST

PERKARA TAMBANG: Sidang perkara penipuan pembangunan infrastruktur tambang di PN Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR SURABAYA, Barometerjatim.com Tiga ahli yang dihadirkan tim penasihat hukum Christian Halim, terdakwa perkara penipuan pembangunan infrastruktur tambang dinilai tak membantu posisi terdakwa. Bahkan, menurut jaksa, keterangan ketiga  ahli tersebut justru mendukung pasal 378 KUHPidana yang dijeratkan pihaknya terhadap terdakwa. Keterangan Ahli Hukum Pidana Solahudin dari Ubhara Surabaya itu, justru menguatkan pembuktian kami dalam surat dakwaan, ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Novan B Arianto dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (5/4/2021). Begitu pula dengan Ahli Hukum Pidana, Dwi Seno Wijanarko dari Ubhara Jakarta. JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim itu menilai keterangannya tidak relevan.