La Nyalla Mattalitti

LaNyalla Mattalitti menanggapi kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di salah satu rumahnya, kawasan Mulyorejo, Surabaya. Begini katanya.

Merespons aksi mahasiswa Indonesia Gelap, Anggota DPD RI LaNyalla Mattalitti mengajak kembali ke Pancasila agar Indonesia kembali terang.

Luas panen padi di Jatim hingga Oktober 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terjadi hingga 0,08 juta hektare (4,82%).

JAKARTA | Barometer Jatim – Usai melewati berbagai dinamika, akhirnya Sidang Paripurna Luar Biasa ke-5 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 mengesahkan Peraturan tentang Tata Tertib DPD RI hasil harmonisasi dan finalisasi oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

SURABAYA | Barometer Jatim – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta rencana pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi jangan sampai menghantam kelas menengah ke bawah.

SORONG | Barometer Jatim – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut sepak bola di tanah Papua ibarat agama kedua, karena begitu kuatnya DNA sepak bola yang ada di dalam darah orang asli Papua.

JAKARTA | Barometer Jatim – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara resmi sudah menyampaikan ke pemerintah pusat dan secara langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian kasus tanah surat ijo di Kota Surabaya namun hingga kini tak kunjung selesai.

SURABAYA | Barometer Jatim – Hasil survei Litbang Kompas sepanjang 27 Mei hingga 2 Juni 2024 mengungkap, sejumlah lembaga negara mengalami peningkatan citra baik. Salah satunya DPD RI, lembaga yang dipimpin AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

DUMAI | Barometer Jatim – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengklaim mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk maju kembali sebagai Ketua DPD RI masa bakti 2024-2029.

SURABAYA | Barometer Jatim – Sejarah diukir Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jawa Timur. Lembaga yang diketuai AA LaNyalla Mahmud Mattalitti itu membangun kantor perwakilan di tengah moratorium atau penghentian pembangunan gedung kementerian dan lembaga yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 melalui surat Menteri Keuangan.