Jaka Jatim mendesak KPK agar menetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Jatim.
Khofifah
Khofifah Pangkas Belanja Modal hingga 40% di RAPBD 2026, DPRD Jatim Prihatin!
Banggar DPRD Jatim prihatin terhadap pemangkasan belanja modal hingga 40?lam RAPBD 2026. Sementara belanja operasi masih mendominasi di angka 76%.
Belanja Hibah Pemprov Jatim 2026 Diproyeksi Naik Jadi Rp 3,79 T, Banggar: Cermati!
Belanja hibah satu-satunya kelompok belanja daerah yang diproyeksi naik dalam RAPBD Jatim 2026. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai Rp 3,79 triliun.
Khofifah Pangkas Belanja di RAPBD 2026, Banggar DPRD Jatim: Koridornya Tak Jelas!
Pemprov Jatim lakukan pengurangan signifikan pada hampir semua kelompok belanja 2026 dibandingkan 2025. Namun Banggar DPRD Jatim sebut koridornya tak jelas.
Khofifah Rancang Pendapatan Daerah 2026 Rp 28,2 T, Banggar DPRD Jatim Sebut Stagnan!
Banggar DPRD Jatim menyoroti proyeksi penerimaan daerah dalam Rancangan APBD Jatim 2026 mengalami stagnasi. Harus menjadi peringatan dini.
Ketua Ansor Jatim Bongkar Hibah Gubernur Dipotong hingga 50%! Siapa Bermain?
Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril membongkar aliran hibah Gubernur Jatim ke masjid dan pesantren dipotong oknum hingga 50 persen. Siapa bermain?
Hibah Pokir DPRD Jatim Rp 23,1 M Tak Bisa Direalisasi, Pemprov Dinilai Kacau!
Sebanyak Rp 23,183 miliar belanja hibah yang berasal dari Pokir DPRD Jatim, tahun ini tidak dapat direalisasikan. Pemprov Jatim dinilai kacau!
Khofifah Rancang APBD Jatim 2026 Rp 28,2 T, Alokasi Dinas Pendidikan Capai Rp 9,4 T!
GUbernur Khofifah merancang pendapatan APBD Jatim 2026 sebesar Rp 28,263 triliun. Alokasi untuk Dinas Pendidikan mencapai Rp 9,4 triliun.
DPRD Jatim Setujui P-APBD 2025, Belanja Daerah Meroket Jadi Rp 32,99 Triliun!
DPRD Jawa Timur menyetujui Perubahan APBD 2025. Belanja daerah meningkat signifikan dari Rp 30,22 triliun menjadi Rp 32,99 triliun.
Prihatin Serapan Anggaran Pemprov Jatim Rendah, PAN Senggol Khofifah!
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, mengkritisi serapan anggaran Pemprov Jatim yang masih rendah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).