Heru Satriyo

DPRD Jatim tak henti jadi sorotan. Usai periode 2019-2024 diterjang kasus korupsi dana hibah pokir, kini periode 2024-2029 malah dipimpin eks napi korupsi.

MAKI Jatim mencium cepat atau lambat bakal ada pejabat Pemprov Jatim yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi dana hibah.

Meski KPK sudah menggeledah kantor Biro Kesra, hingga kini belum ada satu pun pejabat Pemprov Jatim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi hibah.

Penetapan tersangka Bupati Situbondo, Karna Suswandi dan pemeriksaan eks Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat proses Pilkada membuat MAKI Jatim bersuara keras.

SURABAYA, Barometer Jatim – Sahat Tua Simandjuntak (Golkar) bukan satu-satunya anggota DPRD Jatim yang pernah terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat suap. Januari 2017, dua anggota DPRD Jatim kala itu, Mochammad Basuki (Gerindra) dan Kabil Mubarok (PKB) juga diringkus lembaga antirasuh dalam skandal suap “setoran triwulan” dari dinas Pemprov Jatim mitra Komisi B.

SURABAYA, Barometer Jatim – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jatim, Heru Satriyo melihat perkara korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim tidak akan berhenti di terdakwa Sahat Tua Simandjuntak, tapi meluas di kalangan legislatif bahkan melebar ke Pemprov Jatim.

SURABAYA, Barometer Jatim – Cara pengurus Masjid Al Akbar Surabaya menyambut sapi kurban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan karpet merah menuai kritik dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jatim, Heru Satriyo.

SURABAYA, Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin deras mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim. Bahkan selama 49 hari, sejak menetapkan Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka pada 15 Desember 2022, tim penyidik sudah menggeledah dan memeriksa sejumlah elite partai yang menjadi anggota DPRD dan pejabat Pemprov Jatim.

SURABAYA, Barometer Jatim – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jatim, Heru Satriyo meyakini bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat pimpinan DPRD Jatim.

SURABAYA, Barometer Jatim – Tak hanya pimpinan DPRD Jatim. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah rumah kediaman dua pejabat Pemprov Jatim, yakni Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Mohammad Yasin dan eks Pj (Penjabat) Sekda Jatim, Wahid Wahyudi yang juga Kepada Dinas Pendidikan dan akhir pensiun akhir bulan ini.