SURABAYA | Barometer Jatim – Persoalan belanja hibah menjadi satu dari empat area yang disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pasca penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023.
Ahmadi Noor Supit
Awas! BPK Soroti 4 Area Terkait Laporan Keuangan Pemprov Jatim 2023, Apa Saja?
SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti empat area yang disebutnya memerlukan perhatian lebih lanjut pasca penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023 melalui rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (2/5/2024) lalu.
BPK Minta Pemprov Jatim Tak Hanya Fokus WTP, Singgung soal Kemiskinan hingga Pengangguran!
SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pentingnya penggunaan APBD secara efektif dan efisien. Sebab, setiap rupiah yang dialokasikan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi juga representasi dari kepercayaan masyarakat serta harapan akan peningkatan kualitas hidup.
Gara-gara Beber TLRHP Pemprov Jatim 2020-2023 Baru Capai 62,99%, BPK Ngaku Diprotes Gubernur!
SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ahmadi Noor Supit mengungkap lembanganya pernah diprotes Gubernur Jatim saat membeber data terkait capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).
BPK Soroti Kelebihan Hibah Rp 1,2 M dan Jaminan Tambang Rp 7,5 M Pemprov Jatim, Nih Kata Adhy Karyono!
SURABAYA | Barometer Jatim – Meski memberi predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga mengeluarkan 5 rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023.
Pemprov Jatim Kembali Raih WTP, BPK Soroti Kelebihan Belanja Hibah Rp 1,2 M dan Jaminan Tambang Rp 7,5 M!
SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti soal belanja hibah Pemprov Jatim, yang disebutnya masih menjadi satu dari empat area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.