Pembahasan RPJPN Perlu Libatkan Non Pemerintah

PENCAPAIAN RPJPN: Gubernur Soekarwo (kanan) hadir sebagai narasumber pada diskusi Review Pencapaian Pelaksanaan RPJPN 2005-2026 di Bappenas, Jakarta, Jumat (24/2).

JAKARTA, Barometerjatim.com – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengusulkan perlunya pelibatan kalangan non pemerintah dalam pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN).

Sebab, selain era saat ini yang menuntut partisipatoris dari civil society, juga karena arti penting kontribusi kalangan non pemerintah bagi pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, pada diskusi Review Pencapaian Pelaksanaan RPJPN 2005-2026 di ruang rapat SG 1, lantai dasar gedung utama Bappenas, Jumat (24/2).

Kehadiran Pakde Karwo dalam pertemuan ini sebagai salah satu narasumber. Nara sumber lainnya yakni Prof Jimly Assidiqie, pakar hukum tata negara UI.

Arti penting kalangan non pemerintah dalam pembangunan, jelas Pakde Karwo, antara lain terlihat dari produk domestik regional bruto Jatim pada 2016 sebesar Rp 1.850 triliun.

Dari nilai tersebut, pemerintah hanya menyumbang 9,16 persen baik dari dana pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota se-Jawa Timur, sementara selebihnya merupakan kontribusi pelaku swasta.

Selain pelibatan kalangan non pemerintah, dalam kegiatan yang sama Pakde Karwo juga mengusulkan pengaturan-pengaturan yang tidak terlalu rigid dalam RPJMN. “Ini dimaksudkan agar daerah dapat melakukan inovasi-inovasi,” ujarnya.

• Baca: GBHN Cukup Satu Lembar, Sisanya Lampiran RPJPN

Namun demikian, lanjutnya, Bappenas perlu lebih mendetailkan cluster-cluster teknis, misalnya di bidang pertanian. Dicontohkan, saat ini jaringan irigasi ditangani oleh tiga instansi yang berbeda, yaitu irigasi primer ditangani oleh kementerian pekerjaan umum untuk sumber daya air lebih dari 3.000 hektar.

Lalu jaringan irigasi sekunder yang berkisar antara 1.000-3.000 hektar oleh pemerintah provinsi, dan antara 0-1.000 hektar oleh kementerian pertanian, yang diserahkan kepada Himpunan Petani Pengelola Air (HIPA) yang secara teknis kurang memahami.

“Aliran air yang seharusnya 40 cm, karena ketidaktahuan teknis, dijadikan 1,5 meter yang menjadikan air tidak bisa mengalir ke areal sawah,” ujarnya yang membuat peserta tertawa.

Tidak terpenuhinya spesifikasi teknis tersebut, kata Pakde Karwo, tentu saja berpengaruh terhadap produktivitas hasil-hasil pertanian.