Sempat WO Akhirnya Gerindra Setujui P-APBD Jatim, Ada Apa?

'MELUNAK': Jubir Fraksi Gerindra, Rohani Siswanto saat membacakan pandangan akhir fraksinya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
‘MELUNAK’: Jubir Fraksi Gerindra, Rohani Siswanto saat membacakan pandangan akhir fraksinya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Fraksi Partai Gerindra yang begitu kritis dan keras saat pembahasan, bahkan sempat walk out (WO), akhirnya melunak dan menerima serta menyetujui penetapan P-APBD Jatim 2021.

Ada apa Gerindra? Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad menuturkan, ujung dari pembahasan P-APBD adalah pandangan akhir (PA) fraksi.

“Bahwa ketika mulai penyusunan, pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) yang dilanjutkan dengan nota keuangan gubernur memang terjadi dinamika, wajar saya kira,” katanya, Kamis (30/9/2021) malam.

Wajar pula, lanjut Sadad, kalau Fraksi Gerindra diasumsikan akan menolak P-APBD 2021, karena beberapa poin penting yang dipertanyakan anggota fraksi termasuk dalam rapat di komisi tidak terklarifikasi dengan baik. Lebih-lebih catatan dalam pandangan umum (PU) maupun PA Gerindra begitu kritis.

“Menurut saya ya wajar, karena memang lumayan menohok catatan kita. Bisa dicek mulai dari PU, termasuk PA, kita agak keras,” kata Sadad yang juga wakil ketua DPRD Jatim.

Sebelumnya, Gerindra memang begitu keras saat pembahasan P-APBD. Lima anggotanya, Rohani Siswanto, M Fawait, Aufa Zhafiri, M Satib, dan Abdul Halim, bahkan memilih walk out dari sidang paripurna terkait jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Usai WO, Rohani Siswanto bahkan menyatakan kekecewaannya dengan menyebut tim anggaran Pemprov Jatim dan juga yang menyusun konsep terkait penganggaran tidak becus.

Tak berhenti di situ, Komisi C (Keuangan) yang diketuai Abdul Halim dari Fraksi Gerindra juga menjadi satu-satunya komisi yang tidak menyerahkan laporan saat paripurna pembahasan P-APBD.

Lantaran Gerindra ‘melunak’, walhasil, asumsi bakal terjadi voting tak terbukti, karena hanya Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) — gabungan PKS, PBB, Hanura — yang menolak pengesahan P-APBD Jatim 2021.

» Baca Berita Terkait DPRD Jatim