Reputasi Buruk, PAN Tak Risau Hasil Survei Charta Politika

RISET BURUK: Politkus PAN, Agus Maimun tak risau dengan hasil survei Charta Politika karena lembaga ini bereputasi buruk. | Foto: Barometerjatim.com/MARIJAN AP
SURVEI BURUK: Politkus PAN, Agus Maimun tak risau dengan hasil survei Charta Politika karena lembaga ini bereputasi buruk. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Reputasi ‘buruk’ membuat hasil survei Charta Politika diragukan sejumlah pihak, tak terkecuali politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Agus Maimun.

“Kami sangat meragukan, waktu di Pilkada DKI Jakarta, Charta Politika hasil risetnya buruk. Bahkan sampai ada yang minta dibubarkan,” kata bendahara DPW PAN Jatim itu kepada wartawan, Kamis (22/3).

Agus mengimbau agar masyarakat Jatim lebih berhati-hati, tidak mudah percaya dengan hasil survei yang dilakukan lembaga bereputasi buruk. Sebab, setiap hasil lembaga survei harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada publik.

• Baca: Dikartu Merah di DKI, Kini Charta Politika Unggulkan Gus Ipul-Puti

“Saya kira masyarakat tidak mudah percaya. Kita harus telusuri dulu rekam jejaknya, siapa saja di belakangnya,” kata politikus yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim itu.

Sebagai Parpol pengusung Khofifah-Emil Dardak, Agus menegaskan, konstituen PAN maupun Parpol pengusung lainnya tidak akan terpengaruh dengan hasil ‘survei sulapan’ seperti itu. Apalagi mayoritas lembaga survei yang lebih kredibel justru mengunggulkan Khofifah-Emil.

“Itu enggak ngefek bagi kami. Kami fokus pada kerja-kerja politik dan pemenangan Khofifah-Emil,” tegasnya.

• Baca: Poltracking: Elektabilitas Khofifah-Emil Libas Gus Ipul-Puti

Sebelumnya, hasil survei Charta Politika menempatkan elektabilitas Gus Ipul-Puti Guntur 44,8 persen suara, sedangkan Khofifah-Emil Dardak 38,1 persen.

Namun hasil survei ini menjadi pertanyaan banyak pihak karena menyangkut kredibilitas Charta Politika saat di Pilgub DKI Jakarta 2017. Bersama dua lembaga survei lainnya, Saiful Mujani Research Counsulting (SMRC) dan Indikator, Charta Politika diberi ‘kartu merah’ oleh peneliti FISIP Universitas Indonesia (UI) Fitri Hari.

Tiga lembaga survei itu, menurut Fitri, pantas diberikan kartu merah oleh publik karena hasilnya buruk. Mereka diduga dalam mengolah data serta menggunakan metodologi berdasarkan ‘titipan’.