Senin, 15 Agustus 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Rancangan KUA-PPAS, APBD Lamongan 2023 Fokus pada 5 Prioritas Pembangunan

Berita Terkait

RANCANGAN KUA-PPAS: Wabup Abdul Rouf sampaikan rancangan KUA-PPAS dalam Paripurna DPRD Lamongan. | Foto: IST
RANCANGAN KUA-PPAS: Wabup Abdul Rouf sampaikan rancangan KUA-PPAS dalam Paripurna DPRD Lamongan. | Foto: IST
- Advertisement -

LAMONGAN, Barometerjatim.com – Setelah dua tahun lebih mengalami pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan ekonomi dan pembatasan sosial sangat masif, perencanaan dan penganggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan 2023 merupakan harapan akan perubahan yang semakin baik.

Diungkapkan Wakil Bupati Lamongan, Abdul Rouf, keberhasilan pemerintah dan seluruh masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi pijakan penting dalam menyambut arah pembangunan di 2023.

Untuk itu, dalam penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Lamongan Tahun Anggaran 2023 akan berfokus pada lima prioritas pembangunan.

Pertama, pemantapan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kualitas sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan.

“Kedua, penguatan kualitas produksi dan nilai tambah komoditas unggulan serta meningkatkan kemudahan akses terhadap pasar,” tutur Rouf dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Kamis (14/7/2022).

Ketiga, lanjut Rouf, pemantapan kualitas kompetensi tenaga kerja dan kemudahan akses kesempatan kerja serta peningkatan jumlah wirausahawan muda melalui kemudahan.

Keempat, pemantapan layanan infrastruktur dan akses air baku yang merata serta pengembangan rintisan kawasan industri baru dan ring road utara. Dan kelima, peningkatan even-even kebudayaan dan promosi wisata daerah.

Kebijakan Fiskal Holistik

Untuk mendukung program prioritas tersebut, kata Rouf, diperlukan kebijakan fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan, komitmen belanja yang lebih baik (spending better) dan pembiayaan yang terkontrol dengan baik.

“Mobilisasi pendapatan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan,” katanya.

Selanjutnya, papar Rouf, spending better dilakukan dengan mengarahkan dukungan APBD kepada kegiatan yang memberi manfaat nyata dan langsung pada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas.

“Sedangkan untuk pengelolaan pembiayaan akan terus dilakukan secara efisien, hati-hati, dan berkelanjutan. Defisit dan pengelolaan utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman,” tandasnya.

Sehingga untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut, pendapatan daerah 2023 diproyeksikan Rp 3.826.480.034.057. Sedangkan belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 3.717.194.319.771. Perancangan fiskal tersebut mengakibatkan surplus sebesar Rp 109.285.714.286 untuk menutup pengeluaran pembiayaan cicilan pokok utang.

Dalam nota keuangan tersebut juga disampaikan usulan indikator makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBD 2023, antara lain pertumbuhan ekonomi 3,68%, gini rasio menjadi 0,291%, persentase penduduk miskin 13,17%, tingkat pengangguran terbuka 4,77%,

Lalu indeks pembangunan manusia naik menjadi 73,62%, indeks kualitas layanan infrastruktur 79%; indeks kesalehan sosial ditarget 63,63 %; serta indeks reformasi birokrasi di target mencapai 69,00% atau naik dibandingkan dengan 2022 pada angka 66,30%.

» Baca berita terkait Lamongan. Baca juga tulisan terukur lainnya Hamim Anwar.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -