R-APBD 2022, DPRD Surabaya Cermati Pemulihan Ekonomi

APBD 2020: Adi Sutarwijono, sepakat pengesahan APBD 2022 pada 10 November, tepat di Hari Pahlawan. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
APBD 2020: Adi Sutarwijono, sepakat pengesahan APBD 2022 pada 10 November, tepat di Hari Pahlawan. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD (R-APBD) 2022 dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Rabu (13/10/2021).

Namun Eri tidak bisa hadir, lantaran sedang ada kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan dan penyampaian diwakilkan ke Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan.

Menanggapi Nota Keuangan R-APBD 2022, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menyampaikan terima kasih kepada Eri dan Wakil Wali Kota, Armuji serta jajaran Pemkot yang telah memasukkan dokumen R-APBD 2022 lebih awal.

“Sehingga DPRD Surabaya punya waktu yang cukup untuk mencermati dan membahas, hingga nanti finalisasi,” ujarnya usai rapat paripurna.

“Melalui rapat Badan Musyawarah, kita sepakat untuk mengesahkan APBD 2022 nanti pada 10 November, tepat Hari Pahlawan. Semoga berjalan lancar,” sambungnya.

Dalam pengantar R-APBD 2022, Eri menyampaikan kekuatan belanja tahun depan mencapai Rp 10,173 triliun dengan pendapatan daerah diproyeksikan Rp 9,301 triliun.

Menurut Adi, DPRD Kota Surabaya terus mendorong optimalisasi pos-pos pendapatan daerah, serta mencermati beberapa pos-pos belanja penting yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas.

Seperti di bidang pendidikan, anggaran harus di atas 20 persen. Hal itu, di antaranya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan level SD dan SMP Negeri dan bantuan sekolah-sekolah swasta melalui BOPDA. Selain itu, untuk pembelian seragam siswa-siswa tidak mampu.

“DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi juga telah sepakat untuk mengalokasikan beasiswa untuk pelajar SMA/SMK yang tidak mampu, untuk membantu SPP dan pembelian seragam,” katanya.

Berkisar pada Dua Hal

Secara garis besar, kata Adi yang juga ketua DPC PDIP Kota Surabaya, kebijakan di Surabaya tahun depan berkisar pada dua hal yakni penuntasan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Karena itu, tandasnya, DPRD akan mencermati betul anggaran kesehatan termasuk tercukupinya insentif para tenaga kesehatan (nakes).

“Juga agenda-agenda pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM, penanganan angkatan kerja yang terus bertambah, dan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.

Adi menambahkan, setelah pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 pada 7 Oktober lalu, pekan ini dokumen R-APBD 2022 dimasukkan Pemkot Surabaya ke DPRD.

“Kemudian, kami menindaklanjuti dengan menggelar rapat Badan Musyawarah untuk penjadwalan rapat paripurna pertama hingga pengesahan APBD 2022,” kata Adi.

Sekali lagi, Adi yakin APBD 2022 bisa disahkan 10 November berkat sinergi dan kolaboratif antara DPRD, wali kota, wakil wali kota, serta jajaran Pemkot.

“Sehingga, agenda-agenda pembangunan dapat dijalankan tepat waktu yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait Pemkot Surabaya