Selasa, 29 November 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Polda Jatim-BPN Bergandengan Berantas Mafia Tanah

Berita Terkait

SATGAS ANTI MAFIA TANAH: Nota kesepahaman Kanwil BPN Jatim dengan Kapolda Jatim terkait pembentukan “Satgas Anti Mafia Tanah” di Surabaya, Selasa (1/8). | Foto: Barometerjatim.com/BAYAN AP
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim mencatat, jumlah kasus tanah di Jawa Timur masih tinggi: 75 kasus. Rinciannya 57 kasus berperkara dan sisanya sengketa.

Data itu diungkap Kepala Kanwil BPN Jatim, Gusmin Tuarita saat menggelar MoU (nota kesepahaman) dengan Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin terkait pembentukan “Satgas Anti Mafia Tanah” di Surabaya, Selasa (1/8).

Tanah berperkara, yakni perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

• Baca: Polda Jatim Tindaklanjuti Sengketa Sesama Pengacara

Sedangkan sengketa yakni perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politik. Sengketa tanah bisa berupa administratif, perdata, pidana terkait kepemilikan, hingga penguasaan dan sengketa hak ulayat.

Lantaran masih rentannya kasus pertanahan, terlebih banyak melibatkan oknum termasuk masalah penyerobotan tanah, maka perlu diadakan kerjasama antara BPN dan Polri.

“MoU ini dimaksudkan untuk kerjasama antara kepolisian dan BPN. Tujuannya adalah bersama-sama memberantas mafia tanah. Kemudian kerjasama saling berbagi informasi dan masih banyak lagi,” papar Gusmin.

Libatkan Oknum

Sementara Machfud mengatakan, MoU Satgas Anti Mafia Tanah ini merupakan tindaklanjut dari kerjasama yang dilakukan Mabes Polri dengan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 17 Maret 2017.

“Dan hari ini atau mundur empat bulan, baru bisa ditindaklanjuti di daerah,” terang Machfud.

Jenderal polisi bintang dua ini mengakui persoalan tanah memang selalu menjadi ‘magnet’ bagi oknum pejabat untuk terlibat, tak terkecuali oknum dari kesatuannya. Makin mahalnya harga tanah, makin menarik minata para mafia tanah untuk terlibat.

• Baca: Kasus Investasi Yusuf Mansur, Polda Jatim Panggil Pelapor

Apalagi kasus tanah ini, katanya, merata terjadi di banyak daerah di Indonesia. “Di Papua saja banyak, apalagi di Jawa Timur. Di Bondowoso sana juga banyak. Tanah di atas lereng saja mahal. Seluruh tanah di Jatim sudah sangat mahal,” ungkapnya.

Kondisi ini menjadi lahan ‘basah’ bagi oknum untuk mencari keuntungan. “Ada banyak modus-modus yang dilakukan para pelaku (mafia tanah),” katanya.

Karena itu, Machfud menegaskan pihaknya siap bekerjasama dengan BPN untuk memerangi kejahatan tanah.

“Adanya banyak kasus tanah di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ini akan kita atasi bersama-sama lewat sinergitas dengan Kanwil BPN dan seluruh kantor BPN di seluruh kabupaten,” tandasnya.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -