Pertemuan PWNU-Khofifah, Gus Ipul Dinilai Jalan Pembuka

Pengurus PWNU Jatim menerima silaturahim Gubernur Jatim, Khofifah. | Foto: Barometerjatim.com/roy has
Pengurus PWNU Jatim menerima silaturahim Gubernur Jatim, Khofifah. | Foto: Barometerjatim.com/roy has

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pengamat Politik, Surochim Abdussalam menilai ada peran Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pertemuan antara PWNU dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pasca kedua pihak berseteru di Pilgub Jatim 2018.

“Menurut saya, iya! Gus Ipul menjadi jalan pembuka komunikasi politik itu,” kata Surochim pada Barometerjatim.com, Rabu (27/2/2019). “Bagaimanapun, relasi kuasa politik Gus Ipul terhadap struktural NU di Jatim masih sangat kuat,” tandasnya.

Selain itu, menurut pengamat yang juga pengajar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tersebut, bargaining position (posisi tawar) Khofifah jelas lebih kuat di struktural PWNU setelah menjabat gubernur.

Apalagi, Khofifah terus melakukan rekonsiliasi kultural dengan lawan-lawan politik dengan membuka peluang berkomunikasi, sehingga struktural PWNU Jatim yang selama ini ada jarak tidak sungkan untuk saling menyapa.

“Itu juga tidak lepas dari mencairnya hubungan Bu Khofifah dengan Gus Ipul yang selama ini menjadi simpul struktural NU di Jatim,” ucap Surochim.

Situasi makin bersambung, karena dalam politik Pilpres 2019 pilihan politik Khofifah tak berbeda dengan struktural PWNU Jatim, sehingga menjadi pintu masuk bagi upaya untuk mencairkan hubungan komunikasi politik yang membeku selama ini.

“Momentum komunikasi politik yang pas ini, saya pikir untuk kedua belah pihak tidak hanya akan berdampak bagi kinerja 99 hari beliau, tetapi juga bagi NU struktural yang selama ini cukup berjarak dengan kekuatan kultural yang berbeda jalan politik,” paparnya.

Tanpa Konsesi Politik

Saat ditanya mungkinkah ada konsesi politik dari rajutan komunikasi Khofifah dengan struktur PWNU Jatim, Surochim tak melihat hal itu. “Bukan tipikal Bu Khofifah seperti itu,” katanya.

Lagi pula, selain berisiko, biarlah berjalan alamiah tanpa konsesi apapun yang saling mengunci. “Tidak perlu harus vulgar, malah akan dibaca negatif oleh publik sebagai bagi-bagi jabatan publik,” katanya.

Kedua pihak, kata Surochim, harus tetap memainkan politik cerdas, ikhlas, yang lebih berorientasi pada membangun virtue (kebajikan) politik publik ketimbang politik pragmatis sesaat.

Dengan demikian, marwah struktur PWNU dan Khofifah tetap terjaga, serta semakin elegan sebagai penjaga politik kultural. Jangan sampai direduksi menjadi politik partisan pragmatis, yang justru menurut saya akan potensial mematik respons negatif dari publik.

“Keduanya harus teguh membangun virtue politik elegan, ikhsan wabil hasanah. Jadi saya pikir itu jauh lebih strategis untuk kedua belah pihak,” tuntasnya.•

» Baca Berita Terkait Khofifah, PWNU Jatim