Peningkatan SPIP-APIP, Khofifah Ingin Pecah Telur ke Level 4

INCAR LEVEL 4: Khofifah lantik Kaper BPKP Jatim di Grahadi, Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
INCAR LEVEL 4: Khofifah lantik Kaper BPKP Jatim di Grahadi, Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melantik Alexander Ruby Setyohadi menjadi Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (20/1/2020).

Usai dilantik, Alexander diharapkan Khofifah untuk membangun sinergitas dalam peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Upaya ini perlu dilakukan, kata Khofifah, agar Provinsi Jatim dan kabupaten/kota se-Jatim mampu meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan, sehingga dapat meraih maturitas SPIP dan pencapaian kapabilitas APIP level 4.

“Dengan demikian, harapannya ada provinsi yang pecah telur di level 4 yaitu Jatim,” ucap Khofifah usai melantik Kaper BPKP Jatim yang baru.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menerima penghargaan pencapaian maturitas SPIP level 3, sekaligus pencapaian kapabilitas APIP level 3.

Selain itu, penghargaan maturitas SPIP level 3 ini juga diraih 30 kabupaten/kota di Jatim. Sedangkan, untuk penghargaan pencapaian kapabilitas APIP level 3 diberikan kepada empat kabupaten, yakni Bondowoso, Sumenep, Lumajang dan Banyuwangi.

“Kita telah menyaksikan bersama ada penganugerahan yang diberikan kepada kami, saya rasa semuanya sudah melaksanakan tugas secara maksimal,” kata Khofifah.

Namun demikian, Khofifah berharap capain ini tidak hanya bisa dipertahankan tapi juga ditingkatkan, sehingga bersama-sama dapat naik tingkat ke level 4.

“Seluruh tim dari Pemprov Jatim, bupati/wali kota se-Jatim, OPD, auditor dan KPA serta PPK, mari kita sepakat kalau hari ini kita ingin pecah telur di level 4. Jadikan ini sebagai bentuk upaya untuk berlomba-lomba menuju kebaikan,” ajaknya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengingatkan — sesuai pesan Presiden Joko Widodo — bahwa anggaran setiap program agar tidak hanya terkirim tapi juga terdelivered.

Karena itu, keberseiringan antara akuntabilitas yang dilakukan oleh APIP dan SPIP merupakan bagian yang penting dilakukan. Sehingga, manfaat dari seluruh program bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

“Mulai perencanaan sudah dilakukan dengan e-planning, dan penganggarannya lewat e-budgeting. Tapi untuk pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya juga harus terus dilakukan pengawasan,” tegas mantan Menteri Sosial tersebut.

Dengan adanya pengawasan yang terus berjalan, lanjut Khofifah, maka akan bisa diperoleh feedback dari seluruh program yang sudah dilakukan.

Sehingga, orientasinya bukan hanya sekadar menghabiskan anggaran, tapi lebih kepada realisasi manfaat oleh masyarakat selaku penerima program.

Terlebih lagi, terang Khofifah, Pemprov Jatim telah membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang akan meyiapkan e-katalog lokal. Harapannya, seluruh proses yang berjalan span of control-nya akan relatif pendek. Maka, diharapkan pula pendampingan dalam penguatan pengawasan dari BPKP bisa lebih  diintensifkan.

» Baca Berita Terkait Pemprov Jatim