‘Penggorengan’ PKH, KPU Masih Kaji Rekomendasi Panwaslu

MASIH DIKAJI: Imam Ghozali (kiri) dan Toni Wijaya, rekomendasi Panwaslu Lamongan masih dikaji KPU. | Barometerjatim.com/ ABDILLAH HR/IST
MASIH DIKAJI: Imam Ghozali (kiri) dan Ketua Panwaslu Lamongan Toni Wijaya, rekomendasi Panwaslu masih dikaji KPU. | Barometerjatim.com/ ABDILLAH HR/IST

LAMONGAN, Barometerjatim.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan akan secepatnya menindaklanjuti surat rekomendasi Panwaslu, terkait laporan dugaan penyebaran stiker bergambar salah satu paslon Pilgub Jatim kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

“Ya secepatnya lah akan kita laksanakan. Karena KPU berkewajiban melaksanakan hasil rekomendasi itu,” kata Ketua KPU Lamongan, Imam Ghozali saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/5).

Dalam surat yang diterima KPU Lamongan, Rabu (2/5), Panwaslu merekomendasikan agar KPU memberikan sanksi administrasi terhadap tim paslon nomor urut satu, Khofifah-Emil Dardak karena diduga melakukan penyebaran bahan kampanye di luar ketentuan KPU.

• Baca: Dicecar Soal PKH, Ketua Panwaslu Lamongan Sibuk Cari ‘Jalan Kabur’

Sesuai Pasal 70 Peraturan KPU (PKU) No 4 Tahun 2017, sanksi administrasi yang dijatuhkan bisa berupa peringatan tertulis atau penarikan atribut kampanye. Namun KPU Lamongan masih akan mengkaji terlebih dahulu surat rekomendasi tersebut.

“Kita akan kaji dulu rekomendasi Panwaslu itu, dan saat ini kita mengkaji bersama komisioner lainnya,” jelas Imam.

Sementara Sekretaris Tim Pemenangan Khofifah-Emil Kabupaten Lamongan, Khoirul Huda akan menolak keras jika sampai KPU menjatuhkan sanksi.

• Baca: Rekomendasi Tanpa Klarifikasi, Panwaslu Lamongan ‘Bermain’?

“Kita akan tentang KPU kalau memberikan sanksi kepada tim, karena selama ini tim tidak pernah mencetak stiker. Begitu juga yang mengedarkan stiker, bukan dari tim sukses paslon nomor satu,” kata ketua KPU Lamongan periode lalu itu.

Sebelumnya, Panwaslu Lamongan dalam surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 003.O/ LP/PG/Kab/16.19/IV/2018 tertanggal 30 April 2018 menelorkan tiga poin rekomendasi atas laporan Khotamin, salah seorang warga yang juga pengurus Ranting PDIP Desa Kendalkemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan.

Poin pertama, merekomendasikan KPU untuk memberikan sanksi administratif kepada tim paslon nomor satu, karena dinilai melakukan penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan fasilitas KPU.

Kedua, meneruskan laporan ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk diproses dugaan adanya pelanggaran pidana Pemilu. Namun setelah dikaji Gakkumdu, tidak ditemukan unsur sehingga tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan alias dihentikan.

• Baca: Kasus Disetop! Bukti Khofifah-Emil Tak Manfaatkan PKH

Sedangkan poin ketiga, Panwaslu meneruskan laporan ke Dinas Sosial dan Koordinator (Korkab) PKH Lamongan agar memberi sanksi dan pembinaan kepada pendamping PKH, KF sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Padahal yang dilaporkan Khotamil adalah LM, bukan KF. Sudah begitu, LM ternyata bukan pendamping atau penerima manfaat PKH. Sedangkan yang membagi stiker malah di luar dua orang tersebut.

Karuan saja tiga poin rekomendasi itu mendapat reakasi keras dari sejumlah pihak, termasuk tim hukum dan advokasi Khofifah-Emil, terlebih rekomendasi dikeluarkan Panwaslu tanpa didahului dengan klarifikasi dari tim paslon nomor satu.