Penerapan K3 di Jatim Masih Berkutat di Industri Besar

TINJAU STAND PAMERAN: Gubernur Soekarwo dan mendampingi Menaker Hanif Dhakiri meninjau salah satu stand pameran pada Peringatan Bulan K3 Nasional. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
TINJAU STAND PAMERAN: Gubernur Soekarwo dan mendampingi Menaker Hanif Dhakiri meninjau salah satu stand pameran pada Peringatan Bulan K3 Nasional. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – 92 persen tenaga kerja di Jatim berada di sektor Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM) yang mencapai 6,8 juta. Namun pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum menyentuh sektor ini, masih berkutat di industri besar.

Karena itu Gubernur Jatim, Soekarwo mendorong pelaksanaan K3 menyentuh semua sektor. “Jangan hanya di industri besar, tapi juga sektor UMKM,” katanya usai mendampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengikuti upacara Peringatan Bulan K3 Nasional di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (12/1).

Selebihnya, Pakde Karwo — sapaan lekat Soekarwo — menjelaskan, pendekatan dan prinsip pelaksanaan K3 di Jatim sudah cukup baik karena melibatkan tak hanya pemerintah tapi juga pelaku industri dan pekerjanya.

• Baca: Catat! Kecelakaan Kerja di Indonesia Capai 80.392 Kasus

Hal itu dibuktikan dengan hampir tidak adanya kecelakaan dan permasalahan serius, mengenai tenaga kerja yang sakit dalam proses produksi di Jatim. “Proses K3 di Jatim sudah berjalan baik, hampir zero accident, karena ini semua diterapkan dengan prinsip kekeluargaan,” katanya.

Proses K3 ini sendiri, lanjutnya, menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah dalam hal ini mendorong dan memfasilitasi berbagai pihak mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, pemilik industri maupun buruh untuk bersama-sama membahas masalah K3. “Pembahasannya sendiri secara tripartit,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga mengapresiasi penyelenggaraan Bulan K3 Nasional yang untuk kali pertama diselenggarakan di luar Jakarta. Jatim sendiri dipilih sebagai provinsi pertama tempat penyelenggaraan selain DKI Jakarta.