Senin, 15 Agustus 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Pemkot Surabaya Tegur 2.740 Pemilik Gedung Tanpa SLF, Tetap Bandel Bisa Ditutup!

Berita Terkait

WAJIB MILIKI SLF: Gedung tinggi di Surabaya wajib kantongi Sertifikat Laik Fungsi. | Foto: Barometerjatim.com/IST
WAJIB MILIKI SLF: Gedung tinggi di Surabaya wajib kantongi Sertifikat Laik Fungsi. | Foto: Barometerjatim.com/IST
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pemkot Surabaya memberikan teguran kepada 2.740 pemilik bangunan gedung. Penyebabnya, hingga kini mereka tak kunjung memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Jadi kami melakukan peneguran. Dari wajib SLF itu yang kami data ada 2.740 dan sudah kita tegur semua, karena memang mereka banyak yang tidak tahu apa itu SLF,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat, Senin (4/7/2022).

SLF adalah sertifikat yang diberikan pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.

Irvan menyatakan, DPRKPP sekarang ini berkonsentrasi kepada bangunan tinggi yang berdiri di atas delapan lantai. Seperti apartemen, hotel, dan mal. Dengan tingginya bangunan yang berdiri, dinilainya lebih berpotensi rawan mengalami kerusakan struktur.

“Karena memang huniannya paling tinggi dan rawan terjadi kebakaran, kalau terjadi kerusakan struktur dan sebagainya,” ujarnya.

Karena itu, Irvan mengimbau para pemilik gedung bangunan di Surabaya agar segera mengurus SLF. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Kami juga sudah mempermudah melalui desk-desk di kantor (DPRKPP) setiap hari. Kemudian juga mempercepat proses melalui Perwali, yang tadinya 25 hari untuk nonsederhana itu bisa menjadi cuma 12 hari,” jelasnya.

Selain itu, Irvan memastikan tanda tangan atau penanggungjawab untuk pengurusan SLF tak harus melalui konsultan. Bisa dilakukan langsung oleh pemilik bangunan gedung maupun pihak kontraktor.

“Jadi kalau misalnya tidak pakai konsultan ya cukup mengisi daftar simak aja. Kemudian yang tanda tangan owner atau penanggung jawab sudah cukup,” tandasnya.

Lagi pula, pengurusan SLF kini lebih cepat pasca terbitnya Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 51 tahun 2022 tentang perubahan atas Perwali Nomor 14 tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya itu menandaskan, pemilik bangunan gedung dapat dikenai sanksi apabila belum memiliki SLF. Namun sebelum diberikan sanksi, DPRKPP akan memberikan peringatan terlebih dahulu secara bertahap.

“Jadi setelah teguran atau peringatan ketiga kali, ada bantib (bantuan penertiban). Kalau tidak diabaikan, kita segel dulu, baru kita lakukan penutupan,” ucapnya.

» Baca berita terkait Pemkot Surabaya. Baca juga tulisan terukur lainnya Moch Andriansyah.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -