Pemda Diminta Aktif Edukasi Penerima Bansos Non Tunai
PENYALURAN BANSOS: Mensos Khofifah IP saat menyerahkan jadup bagi korban bencana tanah longsor dan bansos PKH di Geo Park Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat (28/4). | Foto: Humas Kemensos/WAWAN
BANGLI, Barometerjatim.com Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berharap Pemerintah Daerah (Pemda) bersama perbankan lebih aktif mengeduksi penerima bantuan sosial (bansos) non tunai.
"Dari data yang ada, di 2016 tingkat literasi Indonesia hanya mencapai 29,66 persen. Artinya dari 100 orang hanya 29 orang yang paham dan mengerti layanan keuangan," katanya.
Hal itu disampaikan Khofifah saat menyerahkan jaminan hidup (jadup) bagi korban bencana tanah longsor dan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Geo Park Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Jumat (28/4).
Edukasi, kata Khofifah, tak hanya soal bagaimana cara mengambil uang lewat kartu ATM, tapi juga tentang kegunaan rekening, produk perbankan, perencanan keuangan keluarga, manfaat menabung dan lain sebagainya, termasuk berbagai risiko yang mungkin terjadi.
Selebihnya, Khofifah menuturkan, bansos non tunai dinilai efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusi hingga 75 persen pada 2019.
Baca: Mensos Siapkan Keluarga Tak Mampu Jadi Raja dan Ratu
Peningkatan inklusi keuangan, kata Mensos, didongkrak dari meningkatnya jumlah rekening perbankan. Sebab, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, tingkat inklusi layanan keuangan menyentuh angka 67,8 persen.
Khofifah juga yakin skema bansos non tunai yang dilakukan pemerintah melalui Kemensos mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
Saat ini, tambah Khofifah, hampir seluruh penerima bansos belum memiliki rekening perbankan. Dengan mekanisme penyaluran non tunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan.
"Terkoneksinya mereka dengan industri keuangan tentu saja berbagai layanan perbankan bisa diakses, minimal mereka bisa menabung," ujarnya.
Khofifah menjelaskan, di 2017 ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 6 juta dan akan ditambah 4 juta KPM di 2018. Sehingga tahun depan total KPM mencapai 10 juta.
Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Seluruhnya akan disalurkan secara non tunai dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara (BRI, BNI, Mandiri dan BTN).
Baca: Dibonceng Ajudan, Mensos Naik Motor Tembus Kemacetan
Khofifah menuturkan, apa yang dilakukan pemerintah melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.
"Konsekuensinya, dengan masih rendahnya literasi layanan perbankan, perlu edukasi terus menerus kepada para penerima manfaat," tandasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.
Dengan peraturan tersebut, kini KPM tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan non tunai berbentuk kartu ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.
Bantuan Jaminan Hidup
SENYUM RAMAH: Dengan senyum ramah, Mensos Khofifah IP memantau langsung penyaluran bansos PKH di Geo Park Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat (28/4). | Foto: Humas Kemensos/WAWAN
Sementara terkait bantuan jadup, Khofifah menyerahkan total Rp 272,7 juta untuk 83 KK atau 303 jiwa korban tanah longsor. Ke-83 KK juga diberikan bantuan paket sembako senilai total Rp 15,8 juta, sehingga total bantuan yang diberikan Rp 288,5 juta.
Sebelumnya, saat bencana Kemensos telah memberikan bantuan bagi pengungsi senilai total Rp 163,4 juta, terdiri dari paket lauk pauk, alat makan, alat masak, tenda gulung, tenda keluarga, selimut, matras, family kit dan food ware.
Baca: Libur Panjang, Khofifah Malah Bergelut dengan Lumpur
Khofifah mengatakan jadup menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 adalah bagi keluarga yang rumahnya rusak berat. Jadup diberikan satu kali dan pencairannya dilakukan setelah masa tanggap darurat selesai.
"Saya melihat ketegaran yang luar biasa dari warga Kintamani. Semoga kita semua diberi kekuatan dan ketabahan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Semoga kejadian seperti ini (tanah longsor) tidak terulang kembali," katanya.
Khofifah juga menyerahkan bansos Rp 17,8 miliar terdiri dari PKH Rp 4,2 miliar untuk 2.266 keluarga, beras sejahtera (rastra) Rp 13,1 miliar bagi 9.556 keluarga, bansos disabilitas Rp 219 juta untuk 73 jiwa dan bansos lansia Rp 202 juta bagi 101 jiwa.
