Peluang Menang Tinggi, Khofifah Paling Ditakuti

RUANG KOMUNIKASI: Masteng, nilai ada komunikasi antara Soekarwo dengan Khofifah jelang Pilgub Jatim 2018. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN

Tutur katanya datar dan terukur. Sesekali nada bicaranya tegas memberi penekanan. Pandangan politiknya juga masih tajam, meski tiga tahun lebih meninggalkan ingar bingar politik praktis pasca mundur dari wakil sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim.

TIGA TAHUN vakum dari jagat politik, Yunianto Wahyudi alias ‘Masteng’ banting setir menjadi distributor kedelai impor sembari tetap aktif di GP Ansor — salah satu Banom Nahdlatul Ulama. Tahun ini dia kembali ke panggung lamanya, Februari mendatang dilantik menjadi ketua Bidang Bina Wilayah Jawa IV (Jawa Timur) DPP Partai Hanura.

Ya, Masteng is Back! Selama bergabung Partai Demokrat, bisa dibilang loyalis Anas Urbaningrum itu adalah mata dan telinga ‘Partai Mercy’ di Jawa Timur. Day to day hadir di setiap moment Demokrat, termasuk ikut membidani kelahiran pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) jilid I di Pilgub Jatim 2008.

***

Dua tahun lagi jabatan Pakde Karwo — sapaan akrab Soekarwo — sebagai gubernur Jatim berakhir setelah dua periode memimpin. Moment ini menjadi kesempatan bagi seluruh tokoh politik dan Parpol untuk merapatkan barisan, melanjutkan kepemimpinan Soekarwo lewat Pilgub 2018 sekaligus menjadi alat konsolidasi utama menjelang Pileg dan Pilpres 2019.

Sebagai politikus yang khatam ‘jeroan’ Demokrat dan akselesari politik Soekarwo, Masteng melihat Pakde Karwo tetap punya kepentingan besar di Pilgub Jatim 2018.

“Ini saya bicara realitas saja. Pakde Karwo sekarang itu kan pake ilmu maton. Semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk tampil. Tapi sebenarnya, di hatinya, dia butuh katup pengaman,” katanya.

Katub legislatif hampir pasti bisa diselesaikan dengan mengusung sejumlah mantan kepala dinas masuk ke Demokrat. Tinggal satu katup lagi di eksekutif yang masih berproses untuk meneruskan kepemimpinannya.

Tapi dari sekian nama kandidat yang beredar, Masteng yakin Pakde Karwo akan ‘berlabuh’ di Khofifah Indar Parawansa dengan bergaining menempatkan orangnya di kursi Cawagub.

Selama hampir empat jam, Masteng melayani wawancara khusus di sela diskusi publik Meneguhkan Nasionalisme Ekonomi Bangsa yang digelar PW Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam Jatim di salah satu rumah makan di Surabaya, dua pekan lalu.

Sejumlah nama kandidat mulai bermunculan. Siapa yang berpotensi meneruskan kepemimpinan Pakde Karwo?
Ini saya bicara realitas ya. Pakde sekarang itu kan ilmunya maton, semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk tampil. Tapi sebenarnya, di hatinya, dia butuh katup pengaman.

Saya kan sering diskusi dengan Mas Anas (Anas Urbaningrum, mantan Ketum DPP Partai Demokrat, red). Saya sampaikan ke Mas Anas kalau Bu Khofifah bakal maju di Pilgub Jatim 2018. Lalu Mas Anas bilang: Masa, apa memang dia dapat izin dari Presiden Jokowi?

Lalu saya bilang lagi beberapa kepala dinas (Kadis) juga dimasukkan Pakde ke Demokrat. Kata Mas Anas: Berarti Pakde sudah nyiapin. Itu pasti para Kadis nggak boleh nyaleg di DPR RI tapi disiapkan di DPRD Jatim untuk menjadi katup karena potensi mereka untuk jadi sangat tinggi.

Ingat Iskandar. Madura dibabat habis karena Pakde tahu jaringannya di situ dan logistiknya punya. Sekarang paling nggak ada delapan mantan Kadis, ditambah lainnya. Sehingga upaya Demokrat untuk menguasai kursi DPRD Jatim pada 2019, minimal tetap di bawah PKB dan PDIP terjaga. Tinggal satu katup untuk urusan legislatif selesai.

Katup kedua, siapa di antara orang (kandidat) yang bisa dititipi ‘nasibnya’ dan itu logis dari sisi politis. Tapi, sekali lagi, Pakde itu ilmunya maton, semua diberi peluang, termasuk Hasan (Aminuddin) yang katanya juga diizinkan maju sama Pakde. Begitu juga dengan Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Nah, Khofifah saya nggak tahu. Tapi dari fakta di lapangan, hampir setiap Jumat-Minggu dia selalu di Jatim, entah urusan dinas atau tidak. Bahkan yang saya tahu Kadis Sosial (Sukesi) rutin mendampingi Khofifah. Kata Mas Anas: Kalau Kadinsos tak ada izin dari gubernur nggak mungkin seberani itu.

Saya jadi teringat dulu ketika Siswanto, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, ngancani Gus Ipul dua hari saja ‘dicopot’ kan. Akhirnya dikasih opsi jadi Sekda Ngawi dan sekarang pensiun. Lha kan logis, berarti Pakde ada komunikasi dengan Khofifah karena dikasih ruang.

Selain Khofifah dan Gus Ipul?
Feeling Mas Anas, Risma (Tri Rismaharini, walikota Surabaya) maju. Dalam analisanya kader PDIP siapa lagi di Jatim kalau bukan Risma, kecuali selesai di tingkat elit. Tapi kalau diserahkan ke DPD Jatim dengan survei internal, hampir pasti Risma yang dipilih. Kecuali seperti DKI, digandoli sama Bu Megawati. Icon di internal PDIP Jatim saat ini ya hanya Risma.

Bagaimana dengan Abdullah Azwar Anas (bupati Banyuwangi)?
Azwar itu ibaratnya sigaran (belahan) antara PKB dan PDIP.

Kalau Kanang (Budi ‘Kanang’ Sulistyono, bupati Ngawi)?
Kanang nggak terangkat surveinya, belum lagi dia berseberangan dengan Kusnadi (ketua DPD PDIP Jatim). Kusnadi berseberangan dengan Bambang DH, sementara Kanang gerbongnya Bambang DH. Kalau diserahkan ke internal PDIP, pasti Risma.

Cuma kalau bicara Risma, penduduk Surabaya ‘hanya’ dua juta. Bolehlah tertinggi di antara kabupaten/kota di Jatim, tapi kalau dua juta melawan 38 atau bahkan 40 juta pemilih di Jatim hari ini, pasti nggak cukup. Berarti pasangannya orang daerah. Kecuali bisa diyakinkan di internal PDIP siapa orangnya.

Mungkinkah Khofifah diusung PDIP?
Mas Anas belum melihat itu. Tapi kalau dilihat dari hubungan personal, antara Bu Khofifah dan Bu Mega maupun Pak Hasyim (KH Hasyim Muzadi) — karena faktor katupnya kemungkinan dari Kiai Hasyim — sampai hari ini Bu Mega dengan Pak Hasyim masih lengket. Ketambahan jika Jokowi oke (memberi izin) misalnya, ya bisa saja Khofifah diusung PDIP. Tapi sebetulnya kalau Khofifah maju dengan komposisi partai seperti pengusung Ahok di DKI Jakarta selesai itu.

Gus Ipul sepertinya juga berharap diusung PDIP?
Catu-nya (luka) Bu Mega itu susah disembuhkan. Kata Mas Anas catunya Gus Ipul dengan PDIP belum selesai kelihatannya.

Luka apa yang dimaksud?
Saya nggak tahu, he..he..

Gus Ipul incumbent lho..
Incumbent tapi nggak jelas konsep dan jaringannya. Lho, ini jujur kita evaluasi. Kita bisa pastikan kesolidan anak-anak banom NU, anggap kita bicara Ansor dan Banser, mereka sudah nggak bisa seperti Karsa dulu. Boleh dicek, yang disakiti Gus Ipul itu luar biasa selama dua periode ini.

Saya bilang: Ya kita pahamlah Gus Ipul ini nasabnya tinggi, tapi masa hari ini memandang teman-teman masih urusan dengan nasab. (Kali ini suara Masteng meninggi).
Tapi kalau PW Ansor secara lembaga, andai Gus Ipul maju, pasti tetap mendukung. Sama dengan saya di HMI, misalnya, ketika nanti ada orang HMI maju, secara kelembagaan kita pasti mendukung kader sendiri. Tapi begitu di bawah, secara personal, mau mendukung siapapun dipersilakan.

Sekarang Gus Yakut (H Yaqut Cholil Qoumas, Ketum PP GP Ansor) di PKB, ketika Pak Halim maju Gus Yakut sudah menggaransi pokoknya nggak harus ikut partai saya, Gus Yakut lebih netral.

Tapi hari ini yang benar-benar kader Ansor ya Gus Ipul, mantan Ketum, masa selembar surat dukungan tidak dikirim. Ini hasil diskusi di internal Ansor kemarin. Tapi kalau PC mau mendukung Khofifah karena juga bagian dari NU, ya silakan, organisasi tidak melarang.

Kalau Halim, anda melihat dia serius nggak maju Cagub, jangan-jangan di ujung pendaftaran banting setir menjadi Cawagub?
Kalau saya melihat serius. Pertama, Pak Halim ini sudah dua periode di Jombang, satu periode anggota DPRD Jatim dan ketua. Ini kan harapannya tinggal di Muhaimin (Iskandar, Ketum DPP PKB).

Kita nggak tahu pasca Muhaimin di DPP, ‘pertarungannya’ bakal ketat karena nggak ada leader di DPP selain Muhaimin. Lapis bawahnya, mulai Marwan Jafar, Helmy Faishal Zaini maupun Hanif Dhakiri ini figur muda yang nggak ada patron. Patronnya ke Muhaimin hari ini karena kepentingan saja.

Kedua, bicara peluang Halim naik ke pusat (DPP) kan kecil. Nah, tahun ini karena dia ketua DPRD itu momentum, bicara logistik, anggaran, kesempatan, itu menjadi pilihan dia untuk maju. Saya nggak bilang untuk L1 (Cagub) atau L2 (Cawagub), paling tidak itu yang harus dilakukan.

“Sekarang yang ditakuti itu kan Khofifah maju. Tapi yang menjadi bumerang kalau semua DPD atau tokoh-tokoh Parpol maunya berpasangan dengan Khofifah karena jelas menang.”

Ketiga, PKB menjadi satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri dengan 20 kursi, maka dia tutup dulu peluang eksternal untuk masuk. Selebihnya, 2018 bagi kepentingan partai politik adalah alat konsolidasi utama menjelang 2019.

Kalau hari ini Halim menjadi katup konsolidasi bagi kepentingan para DPC untuk persiapan 2019, sebenarnya bagi orang partai hukumnya wajib dia maju. Dia ketuanya, dia ketua DPRD Jatim mewakili partainya. Kalau bicara konsolidir sangat resisten ketika calon lain dari luar masuk, lebih baik internal. Itu pilihannya. Kalau saya lihat dia saat ini pada fase mengamankan.

Terakhir, masa sih hari ini Halim minta rekomendasi ke Muhaimin tidak diberikan. Tahun ini momentumnya, lima tahun lagi Halim umur berapa, apakah popularitas dan elektabilitasnya akan sama dengan tahun ini, nggak mungkin.

Kalau misalnya dia maju DPR RI, bicara meningkatkan popularitas dan elektabilas, lebih efektif menjadi ketua DPRD Jatim ketimbang anggta DPR RI. Jadi momentumnya di situ.
Bahwa selama setahun ini keliling perjalanan “Holopis Kuntul Baris” (tagline Pak Halim) ternyata popularitas dan elektablitas tak naik, ya itu urusan lain.

Sudah anda baca popularitas dan elektabilitas Halim?
Lho, saya ini kan diskusi dengan beberapa kawan PKB di DPRD kabupaten/kora. Rekom itu kan sebenarnya sudah keluar untuk menjadi alat Halim keliling, pemantapan. Termasuk rekomendasi untuk Thoriqul Haq (bakal calon bupati Lumajang) dan Badrut Tamam (calon bupati Pamekasan). Itu jadi alat konsolider.

Bagaimana dengan Hanura, melihat kedekatan Khofifah dan Oesman Sapta Odang nama Nawardi disebut-sebut berpotensi mendampingi Khofifah?
Kalau hari ini kita belum muncul pembahasan itu. Kursi Hanura di DPRD juga cuma dua. Ini analisa orang baru ya. Tapi kalau Nawardi menjadi Wagub bukannya itu malah mengurangi suara Khofifah? Sebuah pasangan, meski kesepahaman politiknya bisa diatur belakangan, tapi paling tidak jangan malah men-downgrade.

Kalau di internal biasanya menjadi kavlingan ketua DPD untuk bicara membangun image partai. Hari ini yang muncul di internal Hanura ya Kelana (Aprilianto). Memang dari ambisi pribadi tapi kan bisa terlembaga melalui Rapimda dan itu semua DPC meminta dan memutuskan Kelana untuk maju. Ini harus dihormati sebagai kepentingan lembaga untuk membangun image.

Politik itu day to day. Kalau akhirnya terjadi DPP merumuskan kita menjadi suporting, ya fakta politiknya akan begitu. Tapi di level DPD Jatim, semua partai pasti akan membangun image untuk soliditas.

Jadi orang lain di luar partai jangan bilang lho gimana ini masa dia nggak ngukur diri mau mencalonkan. Bagi orang partai, alat ukur kita ketua DPD apapun resikonya memang harus di-publish.

Baik. Siapa yang ideal untuk mendampingi Khofifah?
(Masteng diam sejenak). Kok feeling saya, Bu Khofifah akan di-support Pakde, sehingga L2-nya akan nunggu orang yang ditunjuk Pakde.

Harus dari interal Demokrat?
Tidak harus. Demokrat kan partai terbuka juga. Kalau bicara kader yang potensi maju hari ini di Demokrat malah nggak ada.

Berarti peluang Khofifah didukung PDIP habis dong..
Kan bisa linier kalau Khofifah bisa mengumpulkan partai sebanyak-banyaknya. Kemudian bisa head to head, calonnya hanya dua. Itu potensinya lebih tinggi daripada disebar banyak.
Saya justru melihat kalau Khofifah bisa merapatkan jaringan NU agar satu saja yang maju, maksimal dua, itu selesai sebenarnya. Jujur saja, hari ini kan muncul Khofifah, Hasan, Anas, Halim dan Gus Ipul. Ini ceruk NU, bagaimana kemudian satu kesatuan NU yang 80 persen di Jatim menjadi cerai berai menjadi lima kesatuan.

KOMPOSISI PARTAI: Masteng, kalau Khofifah maju dengan komposisi partai seperti pengusung Ahok di DKI Jakarta akan selesai. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN

Artinya tanpa diusung PDIP sekalipun peluang Khofifah untuk memenangi Pilgub 2018 tetap tinggi?
Sekarang yang ditakuti itu kan Khofifah maju. Tapi yang menjadi bumerang kalau semua DPD atau tokoh-tokoh parpol maunya berpasangan dengan Khofifah karena jelas menang. Kalau sentimen ini ada yang me-maintenance untuk menjadikan enemy-nya satu, dengan melokalisir agar Khofifah nggak dapat partai pengusung ya ini yang berat.

Saya sudah ketemu beberapa orang partai. Rendra Kresna (ketua DPW Partai Nasdem Jatim) misalnya ngomong dalam beberapa kesempatan di internal, dia amau maju kalau dengan Khofifah. Terserah soal komuniaksi Khofifah dengan Pak SP (Surya Paloh). Kalau partai perintahkan saya maju, katanya, hanya mau kalau berpasangan dengan Khofifah.

Begitu juga saya melihat Suyoto (bupati Bojonegoro/PAN), kalau ngomong rasional ya dengan Khofifah ketimbang dengan Gus Ipul nggak jelas jadinya. Nyono Suharli (ketua DPD Partai Golkar Jatim) juga bakal begitu, bisa dicek kalau semuanya pingin dipasangkan dengan Khofifah.

Tapi sebenarnya yang menjadi penting adalah jangkar Khofifah untuk menjadi konsolider partai-partai ini. Ada partai yang memang disiapkan untuk menjadi suporting, karena siapapun yang dilawankan dengan Khofifah hari ini, Khofifah yang menang.

Asal itu tadi, harus di-maintenance, jangan banyak-banyak. Karena ceruk utama Khofifah ini tetap di NU. Kalau semuanya dari NU maju maka dari 80 persen tinggal kaplingan-kaplingan.
Dikurangi, misalnya, 5 persen Halim, 4 persen Hasan, 10 persen Gus Ipul, Anas, lha tinggal berapa? Kalau 5 persen berdiri sendiri sih nggak apa-apa, tapi kalau gandeng ke calon lain, ceritanya bisa beda. Lagi pula sampai hari ini Khofifah kan belum menyampaikan mau maju.

Mungkinkah Gus Ipul berpasangan dengan Halim?
Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau Khofifah Halim masih mungkin.

Kenapa nggak mungkin?
Batin saya nggak mungkin melihat hubungan selama ini. Kalau Halim dengan Gus Ipul, Halim pasti nggak mau L2. Malah masih ada peluang Halim dengan Nyono karena hubungan historikal, PKB dengan ketua Golkar. Meskipun analisanya menjadi kecil karena sama-sama orang Jombang. Risma dengan Gus Ipul, nggak mungkin ya karena ‘catu’ itu.

Lalu siap calon wakil yang akan menjadi pasangan Khofifah?
Saya pernah ngobrol dengan salah satu orang dekat Pakde, pokoknya orang ini Pakde minded karena GMNI. Intinya: Pakde pasti ‘nyengkeram’ L2.
Kalau bicara L2 berarti mantan bupati atau bupati karena dia paham tata kelola pemerintahan. Kanang itu dekat sekali dengan Pakde, tapi peluangnya kecil karena PDIP dan nggak mungkin Kanan direkom Demokrat.

Kalau mau ambil kepala dinas yang bisa ‘main’ dan eks bupati pilihannya adalah Harsono atau Heru Cahyono (kepala Dinas Kelautan dan Perikanan/mantan bupati Tulungagung). Kalau Harsono agak berat karena ada faksional KAHMI, meskipun hari ini dipercaya Pakde sebagai Kadis Kesehatan.

Saya sempat nyeletuk ke orang dekat Pakde itu: Ah, paling Haru! Dia membenarkan: Sinyalnya begitu. Tapi saya ingatkan jika memang Haru maka harus disiapkan Pakde sejak hari ini. Kalau Heru hanya jadi Kadis Kelautan dan Perikanan, ya nggak ngangkat. Minimal Asisten II atau Kadis Pendidikan. Apalagi muncul moment perpindahan wewenang SMA/SMK ke provinsi.

Heru itu masih panjang, kira-kira masih empat tahun pensiun dan GMNI-nya kaffah. Tapi ya itu tadi, di Dinas Kelautan dan Perikanan potesi untuk memobilisasi, ketemu orang sangat kecil. Waktu coblosan temen-teman nelayan malah melaut.

Sehingga, feeling saya di 2017 ini Pakde akan menggeser (mutasi) orang, akan ada pergeseran lagi. Kerja keras Saiful Rachman ngurusi tatanan perubahan SMA/SMK ke provinsi kalau sudah smooth pasti diganti dan feeling saya posisi itu akan ditempati Heru. Blitar, Tulungagung, Trenggalek kan masih mengenal Heru. Pasuruan juga karena dia mantan kepala PU di sana.

» Baca Berita Terkait Khofifah Indar Parawansa