PAN Jatim: ‘Penggorengan’ Isu PKH Desain yang Tak Keren

MASYARAKAT PAHAM 'GORENGAN': Agus Maimun, penggorengan isu PKH bukan desain politik yang keren untuk menjatuhkan Khofifah-Emil. | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWAR
MASYARAKAT PAHAM ‘GORENGAN’: Agus Maimun, penggorengan isu PKH untuk menggerus suara Khofifah-Emil Dardak bukan desain politik yang keren. | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Bendahara DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim, Agus Maimun mengaku geli melihat cara-cara “tidak keren” yang dilakukan untuk men-downgrade suara pasangan Cagub-Cawagub Jatim nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

Dia mencontohkan peristiwa yang lagi ramai dibicarakan, terkait pelaporan bagi-bagi stiker di Kabupaten Lamongan yang dikesankan dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Padahal wanita yang dilaporkan berinisial LM bukan pendamping atau penerima manfaat PKH.

Konyolnya lagi, ternyata LM bukan orang yang membagikan stiker melainkan wanita lain berinisial KMT, penerima manfaat tapi bukan pendamping PKH di Desa Kendalkemlagi, Kecamatan Karanggeneng.

“Masyarakat paham mana ‘gorengan’, mana yang benar-benar laporan dugaan pelanggaran.”

“Itu kan desain saja, untuk digoreng-goreng, diolah-olah, seolah-olah suara paslon nomor urut satu bisa diturunkan dengan isu seperi itu,” katanya saat dihubungi Barometerjatim.com, Kamis (26/4) malam.

“Padahal cara seperti itu tidak akan berpengaruh. Justu malah go ahead. Wong disetel enggak disetel, digoreng enggak digoreng, PKH itu ya tetap pada Bu Khofifah. Jadi ini desain yang tidak keren,” katanya sembari tersenyum.

Karena itu, Agus Maimun sama sekali tidak melihat isi laporan, tapi lebih pada kasak-kusuk yang diciptakan. Sebab, begitu ada yang melapor lalu dibuat ‘berisik’ dan dikesankan seolah-olah ada pelanggaran.

• Baca: Panwaslu Lamongan: Terlapor Bukan Pendamping PKH

“Lapor melapor itu lumarah, tapi ya yang keren gitu lho, karena semua laporan bisa ditelusuri. Masyarakat sudah paham mana ‘gorengan’, mana yang benar-benar laporan dugaan pelanggaran,” tandas politikus yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim itu.

“Coba sekarang apa yang mau dilaporkan? Kami sudah klarifikasi ke pendamping PKH, tidak ada itu nama (orang) yang dilaporkan sebagai pendamping PKH. Panwaslu juga bilang bukan pendamping PKH. Sekali lagi, ini desain yang tidak keren,” paparnya.

Sebelumnya Ketua Panwaslu Lamongan, Toni Wijaya menegaskan terlapor memang bukan pendamping PKH. “Jadi hasil temuan sementara, yang dilaporkan itu ternyata seorang ketua kelompok penerima PKH dan bukan seorang pendamping,” kata Toni.