Senin, 15 Agustus 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Pakar ke Adhy Karyono: Hati-hati, Tantangan Sekda Jatim di Tahun Politik Sungguh Rumit!

Berita Terkait

SAH SEKDA JATIM: Adhy Karyono, Sekda Jatim yang 'diimpor' dari Kementerian Sosial. | Foto: Barometerjatim.com/IST
SAH SEKDA JATIM: Adhy Karyono, Sekda Jatim yang ‘diimpor’ dari Kementerian Sosial. | Foto: Barometerjatim.com/IST
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pemprov Jatim akhirnya punya Sekda definitif. Bukan salah satu dari dua pejabat internal yang lolos seleksi, Jumadi (Kepala Dinas Kehutanan) atau Nurkholis (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM), tapi Adhy Karyono.

Nama Adhy Karyono mungkin sedikit asing di Jatim, karena memang ‘diimpor’ dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri Sosial bidang Perubahan dan Dinamika Sosial.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap banyak dengan kehadiran Adhy. Bahkan dia meminta langsung tancap gas usai dilantik, Jumat (15/7/2022), karena beragam pekerjaan sudah menunggunya. Termasuk membahas program strategis bersama DPRD Jatim.

Bagi Pakar Politik yang juga Peneliti Surabaya Survei Center (SSC), Surokim Abdussalam, tantangan Sekda Jatim di tahun politik sungguh tidak mudah, kompleks, dan juga rumit.

Diperlukan kehati-hatian ekstra. Sebab, bagaimanapun posisi Sekda berada dalam wilayah irisan yang tipis antara sebagai birokrat politik dan birokrat profesional.

“Memadukan dua kepentingan itu sungguh tidak mudah, butuh skill seni tingkat tinggi dengan manajemen kepemimpinan politik tinggi,” katanya, sabtu (16/7/2022).

Selain itu, lanjut Surokim, konteks tahun politik juga menuntut dan membutuhkan kepiawaian dalam mengelola birokrasi.

“Sehingga bandul politik bisa selaras dan fungsional, untuk optimalisasi kinerja Pemprov Jatim dan juga ibu gubernur sebagai user,” tandas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu.

Apalagi ekspektasi masyarakat kian tinggi saat ini terhadap posisi Sekda sebagai dirigen birokrasi Pemprov Jatim, agar selalu sesuai dengan perubahan lingkungan.

Tantangan disrupsi pada semua bidang, khususnya bidang teknologi, regulasi dan juga lingkungan, membutuhkan responsivitas dan adaptasi tinggi serta responsivitas dan kecepatan super.

“Saya pikir itu tantangan yang penting untuk diberikan perhatian. Terlebih lagi konteks birokrasi lokal Jatim yang khas dan unik, selalu butuh harmoni dan stabilitas,” ucapnya.

Minimalisasi Potensi Gaduh

Menurut Surokim, tuntutan merespons perubahan super cepat dan kemampuan kepemimpinan publik untuk bisa menjaga harmoni, keselarasan, dan stabilitas jelas bukan manajemen yang mudah. Perlu kerja keras dengan kemampuan multitasking tingggi, serta pemahaman konteks lingkungan yang kuat.

“Harmonisasi dengan legislatif juga tak kalah pentingnya. Menurut saya, harus ada kerja sama dan kolaborasi yang efektif dan lebih berorientasi pada progresivitas dengan inovasi policy sehingga daya manfaatnya tinggi untuk masyrakat Jatim,” kata Surokim.

“Paling tidak, jangan terjebak pada komunikasi yang macet sehingga menjadi cikal bakal konflik. Harus ada komunikasi yang cair dan komunikatif, serta lebih mementingkan semangat kolaboratif sebagai partner untuk saling menguatkan,” sambungnya.

Manajemen birokrasi di era disrupsi dan pascapandemi, imbuh Surokim, memang butuh kemampuan antisipasi tinggi dan cermat serta kemampuan membaca kecenderungan ke depan untuk memeroleh daya saing.

“Hal yang penting diingat adalah menciptakan harmonisasi untuk meminimalisasi potensi gaduh. Saya pikir itu akan menentukan juga relasi dengan DPRD Jatim sebagai partner penting,” tuntasnya.

» Baca berita terkait Pemprov Jatim. Baca juga tulisan terukur lainnya Abdillah HR.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -