PKB Jatim Geram! Laporkan Lukman Edy ke Polda Jatim: Dia Itu Siapa? Apa Haknya Ngomong?

SURABAYA | Barometer Jatim – Makin panas saja perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan mantan Sekjennya, Lukman Edy. Tak hanya DPP yang melaporkannya ke Breskrim Polri, DPW PKB Jatim juga geram dengan turut melaporkan ke Polda Jatim, Senin (5/8/2024).

Lukman Edy dilaporkan, lantaran dianggap melakukan penistaan dengan cara memfitnah dan menyebar kabar bohong. Apakah pernyataannya juga menyasar PKB Jatim?

“Dia kan ngomong PKB, pengurus PKB, internal PKB. Itu.. saya merasa lho, saya ini internal PKB,” kata Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar usai melaporkan Lukman Edy ke Polda Jatim.

“Yang kedua, dia itu siapa? Wong saya tanya yang kader-kader PKB enggak tahu siapa Lukman Edy. Apa haknya dia ngomong?” geram Halim yang merupakan kakak Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Bagi Halim, pernyataan Lukman yang menyebut bahwa elite PKB amburadul dalam mengelola keuangan, tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan, adalah fitnah yang keji.

“Itu saya merasa, itu sebuah fitnah yang keji. Kenapa? Karena, pertama, dia menyebut dana Pilpres. DPW PKB tidak pernah mengelola dana Pilpres. Dana Pilkada, DPW PKB tidak pernah mengelola dana Pilkada,” katanya.

Lalu terkait dana bantuan partai politik (Banpol), terang Halim, PKB Jatim selalu melaporkan dan audited Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahun. Hal itu bisa dilihat di website BPK, bagaimana PKB Jatim dalam mengelola dana Banpol.

Begitu pula dengan dana fraksi selalu dilaporkan, kembali kepada anggota fraksi. "Dana yang kita kumpulkan dari fraksi selalu dilaporkan, dan enggak ada lagi dana selain itu. Kita tidak minta dana ke masyarakat, kita tidak minta dana ke pengusaha,” ujarnya.

Karena itu, Halim yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) merasa pernyataan Lukman adalah fitnah besar.

“Ini bisa merusak citra saya sebagai Ketua DPW, macam-macam itu tafsirannya. Baik di internal urusan PKB,  dengan kader-kader PKB,” katanya.

Halim yakin Lukman Edy tidak akan bisa membuktikan kebenaran dari apa yang disampaikan, karena memang tidak benar.

“Maka saya mengatakan ini adalah penistaan dengan fitnah. Dan meyebar berita bohong karena dilakukan di hadapan seluruh media, sehingga seluruh media di Indonesia meliputnya,” katanya.

Bukti apa saja yang dibawa ke Polda Jatim? “Banyak. Ada Youtube, ada berita online, ada berita koran. Kita bawa semua, baik yang sifatnya audio, audio visual, maupun yang cetak,” ucapnya.

Tuding Tak Transparan

Sebelumnya, Lukman Edy usai memenuhi panggilan Pansus PKB yang dibentuk PBNU, Rabu (31/7/2024), menyebut Cak Imin tidak transparan dalam mengelola keuangan PKB. Baik itu dana Pilpres, Pileg, hingga Pilkada tidak transaparan dan tidak akuntabel.

“Jujur saja saya katakan, bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Keuangan fraksi, keuangan dana Pemilu, Pileg, Pilpres, sampai sekarang dana Pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel,” ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini keuangan PKB tidak pernah dipertanggungjawbakan kepada forum hingga rapat-rapat. Seolah-olah dalam pertemuan internal PKB tidak diperkenankan membahas keuangan karena sangat dirahasiakan.

“Tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti muktamar atau rapat-rapat. Tidak pernah ada pembahasan itu. Bagi internal PKB hari ini soal keuangan itu soal yang sangat rahasia, tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit,” beber Lukman.{*}

| Baca berita PKB. Baca tulisan terukur Retna Mahya | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur