Gubernur: Disparitas Kian Melebar Jadi Beban Kota Madiun

WAWALI BARU: Gubernur Jatim, Soekarwo melantik Armaya sebagai Wakil Wali Kota Madiun sisa masa jabatan 2014-2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (26/10). | Foto: Ist

SURABAYA, Barometerjatim.com Disparitas yang kian melebar masih menjadi salah satu beban Kota Madiun. Karena itu, Pemkot setempat diminta lebih serius lagi mengurus wilayah di pinggiran daripada yang tengah, serta mengurus yang kalah dalam kompetisi daripada yang menang.

Hal itu disampaikan Gubernur Jatim, Soekarwo sekaligus pesan untuk Armaya usai dilantik sebagai Wakil Wali Kota (Wawali) Madiun sisa masa jabatan 2014-2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (26/10).

Inilah yang dinamakan pembangunan inklusi, dimana rakyat kecil merasakan pembangunan, tandas gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Baca: Jatim Ladang Korupsi, Pakde Karwo Hanya Bisa Minta Maaf

Armaya yang sebelumnya menjabat anggota DPRD Madiun dilantik menggantikan Sugeng Rismiyanto yang naik status menjadi wali kota Madiun.

Sedangkan Sugeng menggantikan Bambang Irianto yang mengundurkan diri dari jabatan wali kota lantaran tersangkut kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun 2009-2012, serta gratifikasi terkait perkara yang sama senilai Rp 50 miliar.

22 Agustus 2017, Bambang divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Baca: Belajar dari Jatim, Pemerintah Harus Perhatikan UMKM

Lanjut Pakde Karwo, sebagai sentral eks karesidenan Madiun, Kota Madiun dinilai menjadi lokomotif pembangunan dari daerah di sekitarnya. Karenanya industri jasa menjadi bagian penting dalam lokomotif kesejahteraan.

Seperti tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,  bahwa pemerintah meningkatkan kesejahteraan dengan pelayanan publik dengan melibatkan rakyat dalam prosesnya (partisipatoris).

Pakde Karwo juga mengingatkan Armaya terkait tanggung jawab yang sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun. Termasuk agar konsep kesejahteraan menjadi bagian penting dalam pembangunan.

Baca: Jelang Tahun Politik, Pemprov Putihkan Pajak Kendaraan

Konsep ini tidak sekadar mengejar pertumbuhan tinggi, tapi bagaimana manfaat bisa dirasakan masyarakat. Tidak ada gunanya pembangunan tinggi bila yang didapat rakyat justru sebaliknya, katanya.

Selain itu, gubernur mengingatkan tugas Wawali untuk membantu wali kota karena proporsi dan fungsi seringkali menimbulkan konflik. Terkadang muncul  problem psikologis leadership dimana Wawali serasa wali kota.

Untuk itu dibaca tupoksinya. Salah satu tugas wakil termasuk Wawali adalah di bidang pengawasan, salah satunya ketua saber pungli, tegasnya.