Eri Cahyadi Wanti-wanti SD-SMP di Surabaya: Wajib Terima 5% Siswa Miskin dan Hindari Pungutan!
SURABAYA, Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menggelar pertemuan bersama guru SD-SMP negeri dan swasta lewat zoom di ruang kerja kantor balai kota, Senin (6/2/2023).
Dalam kesempatan itu, Eri menyampaikan lima poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, agar para guru tidak melakukan penarikan uang kepada siswa kurang mampu. Baik itu penarikan uang untuk seragam, buku, dan sebagainya.
Kedua, Eri tak ingin ada lagi guru yang bersikap tidak adil pada murid-muridnya. “Kalau dalam suatu mata pelajaran mereka (siswa) dapat buku A, ya harus semuanya buku A,” kata Eri.
Ketiga, Eri meminta sekolah lebih selektif ketika akan memberikan bantuan pada siswa tidak mampu. Seleksi siswa tidak mampu harus berdasarkan data warga miskin yang dimiliki Pemkot Surabaya.
- Baca juga:
Tak Ada Ampun! Eri Cahyadi Akan Beri Sanksi Berat dan Laporkan ASN Pelaku Pungli ke Kejaksaan
“Kalau ada orang yang mengatakan tidak mampu di luar data Pemkot, maka tolong sampaikan kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk dicek bersama Dinas Sosial (Dinsos). Agar tahu, orang yang meminta bantuan itu kategori mampu atau tidak mampu,” tuturnya.
Wali kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri itu juga mewanti-wanti kepada para guru, jangan sampai terjadi salah sasaran ketika membantu siswa. “Karena data warga miskin dan pramiskin itu semua ada di Dinsos,” ujar Cak Eri.
Keempat, lanjut Eri, apabila ada sekolah swasta yang tidak berkenan menerima siswa tidak mampu, maka bisa menyerahkannya kepada Pemkot, kemudian ditampung di sekolah negeri. Dan kelima, setiap sekolah wajib menerima lima persen siswa tidak mampu sesuai dengan peraturan undang-undang.
“Dikembalikan lagi, saya berharap Dispendik melakukan pengecekan lagi. Apakah sudah menerima kewajiban lima persen tadi, kalau sudah dijalankan, kemudian dicarikan solusi untuk memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu,” sambungnya.
- Baca juga:
Eri Cahyadi Minta Layanan Perizinan di Surabaya Tak Lebih dari 7 Hari, Camkan Itu Kepala Dinas!
Eri menekankan, kalau sudah dikatakan gratis untuk keluarga miskin, maka harus sesuai. Agar siswa tidak mampu mendapatkan hak-haknya seperti halnya siswa yang mampu.
“Jadi Pak Yusuf (Kadis Pendidikan Surabaya, Yusuf Masruh), saya minta tolong datanya dipastikan, nanti disampaikan kepada guru-guru. Ajarkan juga, siswa untuk peduli dengan sesama,” katanya.
Dia berharap para guru bisa mengajarkan rasa welas asih (empati) kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah, untuk meningkatkan rasa kepedulian dan gotong-royong terhadap sesama, untuk membantu siswa yang miskin.
Pastikan Tak Ada Pungutan
Sementara itu Kepala Dindik Surabaya, Yusuf Masruh menyatakan, imbauan wali kota akan disampaikan kepada seluruh guru SD-SMP negeri maupun swasta. Yusuf memastikan, tidak ada lagi perbedaan laku antara siswa miskin dan nonmiskin.
“Kalau sekolah negeri kan otomatis sudah menggunakan anggaran. Nah, khusus yang swasta, kita hitung lagi berapa warga miskinnya per sekolah,” kata Yusuf.
Mengenai pungutan terhadap siswa, Yusuf memastikan, sekolah negeri dan swasta tidak akan ada lagi penarikan berupa apapun. Sesuai dengan amanat wali kota, para siswa harus dilakukan setara baik itu di negeri maupun swasta.
“Akan kami sampaikan ke sekolah negeri dan swasta, jangan sampai ada tarikan-tarikan (pungutan uang), dan memperlakukan siswa secara adil sesuai haknya,” kata Yusuf memastikan.
Dia menambahkan, dalam waktu dekat segera melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan siswa yang layak dibantu.
“Mengantisipasi kalau ada yang mengaku-aku miskin. Jangan sampai, ternyata punya mobil, tapi ngaku miskin. Makannya nanti kami dibantu bersama Dinsos, kecamatan, dan kelurahan,” pungkasnya.{*}
» Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah.