Kadernya Terbanyak Disasar KPK Dalam Kasus Hibah Jatim, Kok Respons Demokrat Tak Secepat PDIP? Simak Analisis Pakar!
SURABAYA, Barometer Jatim – DPP PDIP merespons cepat dan sangat serius saat kadernya, Kusnadi dua kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana hibah yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua Simanjuntak.
Begitu Kusnadi mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua PDIP Jatim, DPP langsung menugaskan Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) didampingi Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh).
Mengapa respons Parpol lain yang kadernya tersangkut kasus dugaan korupsi hibah tidak secepat PDIP? Atau bahkan Partai Demokrat terlihat adem ayem meski elite politisinya paling banyak disasar KPK, baik digeledah maupun diperiksa?
Pakar Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Mochtar W Oetomo memandang, sikap Demokrat yang terkesan adem ayem dalam kasus dugaan korupsi hibah di Jatim bisa jadi terkait dengan kontestasi nasional.
“Kita tahu bersama, Demokrat dalam beberapa hari atau minggu terakhir fokus sekali, energi sepenuhnya sepertinya hanya terbuang ke persoalan koalisi yang tidak beres-beres. Saling lempar opini antara PKS, Nasdem, Demokrat, kan sampai hari ini tidak ada hentinya,” kata Mochtar.
“Saya pikir energi mereka, fokus mereka, terbuang ke sana sehingga ada fenomena yang menarik dalam kasus hibah ini karena Demokrat satu-satunya partai yang ketua, sekretaris, dan bendaharanya digeledah maupun diperiksa KPK,” sambungnya.
Sekadar tahu, dalam pengembangan kasus Sahat, KPK menggeledah dan memeriksa empat politisi Demokrat. Pertama, Wakil Gubernur Jatim sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak yang ruang kerjanya digeledah pada Rabu (21/12/2022).
Kedua, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad Iskandar, rumahnya di Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya digeledah pada Selasa (17/1/2023) dan Rabu (18/1/2023).
- Baca juga:
Kader Tersangkut Dugaan Korupsi Dana Hibah, Pakar: Respons PDIP Sangat Serius Ketimbang Parpol Lain!
Tak hanya rumahnya yang digeledah, Iskandar juga diperiksa KPK di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, Rabu (25/1/2023) bersama sejumlah Kepala OPD Pemprov Jatim, termasuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Jatim, Muhammad Isa Anshori.
Ketiga, Ketua Komisi D DPRD Jatim sekaligus Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim, Agung Mulyono, rumahnya digeledah pada Kamis (19/1/2023). Keempat, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Muhamad Reno Zulkarnaen yang masih menunggu jadwal ulang pemeriksaan.
Reno, sedianya diperiksa KPK bersama sembilan orang lainnya di Polda Jatim, Rabu (1/2/2023). Namun dia tidak hadir karena alasan sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya.
Ditelusuri ke Sekretariat DPRD Jatim, Reno memang berkirim surat izin umroh. Dalam surat Nomor 07/FPD/DPRD-JATIM/I/2023 berkop Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim tertanggal 24 Januari 2023, dia mengajukan permohonan izin cuti untuk melaksanakan ibadah umroh bersama keluarganya terhitung mulai 25 Januari hingga 5 Februari 2023.
- Baca juga:
Kusnadi Mundur dari Ketua PDIP Jatim, Merasa Bakal Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah?
Melihat jumlah politisinya paling banyak disasar KPK, lanjut Mochtar yang juga Direktur Surabaya Survey Center (SSC), secara sepintas publik bisa saja menilai sepertinya Demokrat paling krusial, tapi mengapa pada saat seperti ini justru PDIP yang merespons lebih cepat.
“Nah ini soal kedewasaan berpolitik, kecepatan dalam merespons sesuatu. Ya memang soal pengalaman dalam melihat momentum politik,” nilainya.
Apakah langkah cepat Parpol dalam merespons kandernya yang tersangkut kasus dugaan korupsi dana hibah bisa mempengaruhi elektoral?
“Saya rasa iya, apalagi proses itu nanti berlarut-larut. Saat ini perhatian publik, perhatian media itu kan masih ke PDIP, karensa menyangkut ketuanya di Jatim dan partai pemenang, partai besar,” kata Mochtar.
“Tapi ketika persoalan ini nanti sudah melandai, pada akhirnya akan ke partai yang lain. Apalagi ketika KPK sudah mengumumkan keputusan-keputusannya, menaikkan status atau menambah saksi misalnya. Jadi nanti akan sampai juga ke partai-partai yang lain,” ucapnya.{*}
» Baca terkait Suap Hibah DPRD Jatim
