Pengamat: Sering Tak Akurat, Kredibilitas Gus Ipul Bisa Rontok
PEMIMPIN HARUS AKURAT: Surochim Abdussalam, pemimpin yang sering tidak akurat bisa menurunkan kredibilitas. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
SURABAYA, Barometerjatim.com Menjadi pemimpin di level provinsi, selain harus menguasai hal-hal strategis dan makro juga dituntut memperhatikan kecermatan serta akurasi data, terutama menyangkut angka.
"Mengingat publik saat ini bisa melakukan cross-check data melalui berbagai sumber," ujar Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surochim Abdussalam saat dimintai pendapat soal 'gagal paham' Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terkait Bantuan Operasional (BOP) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Sabtu (16/12).
Surochim menambahkan, hal detail terkadang bisa diabaikan untuk urusan teknis, tetapi akurasi harus senantiasa dijaga. Apalagi kepemimpinan juga menyangkut investasi trust.
Baca: Gagal Paham, Gus Ipul Picu Dugaan BOP PKH Diselewengkan
"Kalau sering tidak akurat bisa menurunkan atau merontokkan kepercayaan dan kredibilitas, ini berlaku untuk siapapun. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga penting agar tidak mudah memicu polemik publik," tandasnya.
Seperti diberitakan, Gus Ipul 'gagal paham' menyebut BOP PKH sebesar Rp 650 ribu, padahal yang benar Rp 600 ribu sekali pencairan dari total tiga kali pencairan dalam setahun.
Kesalahan ini pun langsung diluruskan Kepala Dinas Sosial Jatim, Sukesi agar tak memicu kesan ada penyelewengan dalam penyalurannya.
Baca: Kadinsos Jatim: BOP PKH Rp 600 Ribu, Bukan Rp 650 Ribu
Saat dikonfirmasikan ke sejumlah koordinator kabupaten (Korkab) pendamping PKH, mereka juga memastikan kalau yang diterima Rp 600 ribu, bukan Rp 650 ribu seperti penuturan Gus Ipul.
Jumlah yang kami terima dan sesuai yang kami laporkan Rp 600 ribu, terang Korkab Pendamping PKH Kabupaten Jember, Syarif. Kalau BOP kita terima Rp 600 ribu. Untuk seluruh Jatim sama kok. Tahun ini kita terima tiga kali atau total Rp 1,8 juta, pencairannya lewat provinsi, timpal Korkab Pendamping PKH Kabupaten Trenggalek, Aan.
Ketidakcermatan Gus Ipul ini dinilai berbahaya, karena bisa memicu dugaan penyelewengan uang negara hingga ratusan juta rupiah, yang ironisnya justru penyalurannya lewat Pemprov Jatim (Dinas Sosial).
Baca: Maju Gubernur, Cara Berpikir Gus Ipul Jangan Sekelas Bupati
Hitung-hitungannya, tahun ini masing-masing pendamping PKH menerima tiga kali pencairan BOP dengan setiap pencairan Rp 600.000 atau Rp 1.800.000 setahun. Tapi jika Gus Ipul menyebut angka Rp 650.000 berarti total Rp 1.950.000 setahun.
Di sinilah statement Gus Ipul bisa memicu dugaan penyelewengan uang negara, karena ada selisih Rp 150.000. Itu baru satu orang, jika dikalikan jumlah seluruh pendamping PKH di Jatim sebanyak 4.008 orang, maka ada Rp 601.200.000 yang memantik dugaan tak tersalurkan.
Iya kesan orang luar (menimbulkan kesan ada penyelewengan). Kalau pendamping (PKH) mereka terima Rp 600 ribu dikurangi pajak. Besarannya sama untuk seluruh Jatim, tandas Kepala Dinas Sosial Jatim, Sukesi.
