PDIP Rajin Komentar Negatif, Pengamat: Awas Bumerang
AWAS JADI BUMERANG: Hasto Kristiyanto, komentar-komentar negatif yang dilontarkan dinilai justru menjadi bumerang bagi PDIP. | Foto: Ist
SURABAYA, Barometerjatim.com Rupanya PDIP begitu 'sakit hati' atas keputusan kadernya, Emil Elestianto Dardak yang lebih memilih mendampingi Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilgub Jatim 2018. Apalagi setelah Partai Demokrat dan Partai Golkar menurunkan SK rekomendasi untuk pasangan yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama (NU) dan nasionalis tersebut.
Serangan 'betubi-tubi' pun dilancarkan sejumlah petinggi Partai Banteng hampir di semua level pimpinan. Mulai dari DPP hingga DPC. Mulai dari Sekjen Hasto Kristiyanto hingga Ketua DPC PDIP Trenggalek, Doding Rahmadi.
Doding, misalnya, bahkan membuat rilis untuk menyoroti angka kemiskinan di Trenggalek yang disebutnya mengalami kenaikan pasca Emil Dardak-Mochamad Nur Arifin dilantik sebagai bupati dan Wabup, Februari 2016.
Baca: Jarmunu: Harusnya Mendagri Desak Gus Ipul-Anas Mundur
Sebagai gambaran, Doding mengklaim akhir 2015 saat Pilbup digelar, kemiskinan di Trenggalek mencapai 267.274 jiwa. Namun awal 2016 meningkat menjadi 272.792 jiwa pasca Emil-Nur Arifin dilantik.
Statemen ini langsung dibantah Ketua DPC Partai Demokrat Trenggalek, Mugianto. Menurutnya, justru angka kemiskinan di Trenggalek mengalami penurunan selama setahun terakhir. Dari semula 92.170 jiwa (13,39 persen) di 2015 turun menjadi 91.490 jiwa (13,24 persen) di 2016.
Tak berhenti di situ, pasca Emil dipecat dari PDIP, komentar-komentar negatif PDIP untuk suamai Arumi Bacshin pun tak kunjung berhenti. Bahkan Mendagri Tjahjo Kumolo ikut-ikutan 'baper' alias terbawa perasaan sebagai kader PDIP dengan meminta Emil mundur dari jabatan bupati, meski Tjahjo paham tak ada satupun atauran yang mengharuskan mundur.
Baca: Reklame Kampanye Dini Gus Ipul-Anas, Pengamat: Tak Etis!
Belum lagi upaya 'penggiringan opini' dari pendukug Saifullah Yusuf-Azwar Anas yang mendesak Khofifah untuk mundur dari kursi Menteri Sosial dan Ketua Umum PP Muslimat NU. Padahal, sekali lagi, tidak ada satupun aturan yang mewajibkan Khofifah mundur dari kedua jabatannya ketika maju di Pilgub Jatim 2018.
Bagi pengamat politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo, dalam komunikasi politik mengirim pesan bermuatan negatif harus hati-hati karena bisa menyulut antipati publik terhadap Parpol bersangkutan. "Bisa menjadi bumerang, menjadi sikap antipati dari publik," tegasnya.
Pun demikian dengan tudingan 'kutu loncat' yang dialamatkan ke Emil. Suko justru menilai wajar langkah Emil karena fenomena kader potensial pindah partai menjadi kelaziman di Indonesia.
Baca: Belajar dari Syahri: Tinggalkan PDIP Malah Jadi Bupati
Di Indonesia memang belum ada nilai etika politik yang baku. Ini (pindah partai) karena Parpol juga belum mampu melindungi dan menjamin anggotanya, terangnya.
Sistem karir dalam parpol di Indonesia, lanjutnya, belum terinstitusi dengan baik. Sistem seleksi dan penghargaan kadang belum terecord secara rapi.Pengkianat dan tidak itu tinggal siapa dan dari sudut mana memandangnya, tukasnya.
