Nawardi: Khofifah Harus Tegas Tolak Beras Impor Masuk Jatim

TOLAK BERAS IMPOR: Ahmad Nawardi minta Gubernur Khofifah berani menolak beras impor masuk Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY
TOLAK BERAS IMPOR: Ahmad Nawardi minta Gubernur Khofifah berani menolak beras impor masuk Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY

SURABAYA, Barometerjatim.com – Anggota DPD RI yang juga Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim, Ahmad Nawardi meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa tegas menolak beras impor masuk Jatim jika rencana pemerintah mendatangkan satu juta ton beras dari Thailand teralisasi.

“Gubernur harus menolak beras impor masuk ke Jatim. Kita mendapat keluhan dari daerah-daerah, kabupaten, petani, bahwa sekarang harga beras di tingkat petani sudah murah sekali, di luar HET (Harga Eceran Tertinggi),” katanya di Surabaya, Jumat (19/3/2021).

Melihat situasi tersebut, lanjut Nawardi, kalau impor beras masuk Jatim, justru membuat harga gabah dan beras semakin murah. Apalagi saat ini memasuki musim panen, harga di tingkat petani bisa anjlok dan merugi.

“Jadi gubernur harus tegas menolak beras impor masuk ke Jatim. Banyak teman-teman petani di Jatim yang menyampaikan ke saya tentang beras impor itu, karena itu saya menyampikan ke gubernur agar berani menolak beras impor,” tandasnya.

Bagi Nawardi, tidak ada alasan Khofifah tak menolak beras impor karena Jatim dalam posisi surplus. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, produksi beras di Jatim pada 2020 mencapai 10,02 juta ton dengan total luas panen 1,76 juta hektare.

Kondisi ini meningkat dibanding 2019 yang total produksinya 9,58 juta ton beras. Jika dikurangi dengan kebutuhan konsumsi beras, maka Jatim masih mengalami surplus 1,50 juta ton beras di 2020.

“Jika mengacu data BPS, Jatim tidak butuh beras impor baik di masa panen maupun masa tanam padi. Jatim termasuk penghasil beras terbesar di Indonesia dan lumbung pangan nasional, bahkan beras dari Jatim dikirim ke daerah lain,” katanya.

Kalau sebatas untuk jalur lewat pengiriman ke wilayah Indonesia bagian timur karena di sana kekurangan beras, misalnya, menurut Nawardi tidak masalah.

“Tapi untuk masuk Jatim, gubernur harus melindungi petani dan masyarakat. Kalau memang Indonesia kekurangan beras di wilayah timur, silakan, tapi tidak mengganggu pertanian di Jatim,” tegasnya.

Dia mencontohkan di era Gubernur Soekarwo yang tegas menolak beras impor masuk atau merembes ke Jatim. “Akhirnya dialihkan pembongkarannya kan dulu. Seperti itu menurut saya cara melindungi petani di Jatim,” ucapnya.

Soal pengawasan, Nawardi menyebut seharusnya juga tidak masalah karena banyak dinas dan tak sedikit pula banyak badan terkait. Artinya, kalau ada yang masuk Tanjung Perak pasti terpantau.

Begitu pula dengan Satgas Pangan. “Itu tugasnya untk mengawasi, jangan sampai merembes ke Jatim beras impor ini kalau memang tak menguntungkan petani dan rakyat Jatim,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait Pemprov Jatim