Mensos Siapkan Keluarga Tak Mampu Jadi ‘Raja dan Ratu’

LAYANAN MAKSIMAL: Mensos Khofifah Indar Parawansa, tak lama lagi para penerima manfaat dari keluarga kurang mampu akan menjadi raja dan ratu karena dilayani dengan model penjangkauan. | Foto: Humas Kemensos/NURROCHMAH

SURABAYA, Barometerjatim.com – Inilah yang membedakan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam memberikan bantuan sosial, keluarga kurang mampu tak hanya dilayani dengan garansi bersih pemotongan karena penyaluran menggunakan pola non tunai, tapi mereka juga diperlakukan bak raja dan ratu. Wow!

Catat! Mulai 2 Mei 2017, keluarga kurang mampu akan dilayani melalui sepeda motor bergerak yang membawa EDC (Entry Data Capture). Petugas bakal proaktif mendatangi titik-titik rumah KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

“Kita ingin menyiapkan proses pelayanan prokatif,” kata Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa usai penutupan Bimbingan Teknis Pendampingan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2017 di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Rabu (19/4) malam.

Pelayanan penjangkauan ini, kata Khofifah, sudah dikomunikasikan dengan Menteri BUMN dan bank yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Negara). “Di beberapa toko kelontong saja pembelian Rp 50 ribu bisa diantar ke tempat, padahal BPNT ini Rp 110 ribu,” ucap Mensos.

Baca: Bermodal BDT, Mensos Jamin Perluasan PKH Tepat Sasaran

“Itulah yang saya sampaikan tak lama lagi sebetulnya para penerima manfaat dari keluarga kurang kurang mampu akan menjadi raja dan ratu, karena mereka dilayani dengan melakukan penjangkauan.”

Mereka tidak harus naik kendaraan, berkeringat dan antre yang melelahkan, tapi dilayani dengan motor bergerak yang dilengkapi EDC. “Motor itu didesain di bagian belakangnya dilengkapi boks yang berisi beras, gula, telur dan minyak goreng. Mudah-mudahan 2 Mei nanti sudah diluncurkan di beberapa kota,” tandasnya.

Pengadaan motor bergerak ini, tutur Mensos, tidak dianggarkan di APBN karena itu butuh support semua pihak, termasuk kepala daerah. “Untuk sementara ini saya komunikasikan dg Himbara supaya disupport oleh CSR-nya,” katanya.

• Baca: Dibonceng Ajudan, Mensos Naik Motor Tembus Kemacetan

Tapi di sejumlah tenpat, di Kota Solok (Sumatera Barat) misalnya, di-support Badan Amil Zakat. Sedangkan di Bangka, bupatinya menyatakan kesediaannya untuk menyiapkan motor. “Untuk Surabaya yang kota besar, kalau kemitraan, saya kira sangat mudah dikomunikasikan,” ujarnya.

Selebihnya, Khofifah menjelaskan, saat ini baru 44 kota pelaksana BPNT dengan total 1,2 juta KPM. Namun dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2018 Presiden Jokowi berkomitmen meningkatkan cakupan hingga 10 juta KPM.

“Meski ini efektif 2018 tetapi infrastrukturnya harus disiapkan karena nggak bisa dilakukan serentak begitu saja, perlu bertahap, sekaligus pemilik e-Warong dalam ujicoba EDC biar lebih lancar,” katanya.

PENUTUPAN BIMTEK: Mensos Khofifah Indar Parawansa saat penutupan Bimbingan Teknis Pendampingan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2017 di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Rabu (19/4) malam. | Foto: Humas Kemensos/NURROCHMAH

Khofifah menambahkan, BI dan Kementerian ESDM juga sudah meneken nota kesepahaman (MoU) terkait pengintegrasian Bansos dari elpiji, termasuk listrik ke KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

“Sementara ini KKS baru meng-cover 25 persen masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah, sementara penerima elpiji lebih 40 persen, subsidi listrik juga lebih 40 persen,” jelasnya.

• Baca: Libur Panjang, Khofifah Malah ‘Bergelut’ dengan Lumpur

Dengan demikian, para pendamping sosial, baik PKH (Program Keluarga Harapan) maupun TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sudah harus dikonformasi bahwa akan ada penambahan insentif dari penerima program.

“Jadi intervensinya memang banyak. Kalau sekarang PKH plus rastra, nanti plus elpiji listrik, dan itu pada kartu yang sama, KKS atau sering kali dikenal dengan kartu multifungsi atau combo,” lugasnya.