Mensos: Laksamana Malahayati Butuh Rekom Pemprov Aceh

Ilustrasi: Laksamana Malahayati (Ist)

JAKARTA, Barometerjatim.com – Dibanding laki-laki, jumlah pahlawan nasional perempuan terbilang minim. Dari total 169 hanya 12 yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini mendorong Kongres Wanita Indonesia (Kowani) untuk mengusulkan Keumalahayati atau yang lebih populer dengan nama Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Menanggapi dorongan Kowani, pemerintah masih menunggu usulan resmi lewat sejumlah mekanisme yang harus dilalui. Yakni melalui usulan masyarakat kepada bupati/walikota dan gubernur melalui Tim Peneliti, lalu Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) kepada Mensos yang dilanjutkan ke TP2GP untuk diserahkan kepada Dewan Gelar dan terahir persetujuan presiden.

“Permohonan usul pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden melalui Dewan Gelar. Sebelumnya diadakan verifikasi, penelitian dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi serta sarasehan di daerah kelahiran serta di tingkat nasional,” tutur Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa saat membuka Kowani Fair 2017 dan Pasar Murah Pangan di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (1/6).

“Dalam hal ini usulan dari Kowani harus mendapat rekomendasi resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh mengingat Keumalahayati berasal dari Aceh.”

• Baca: Hari Pertama Puasa, Mensos ‘Tancap Gas’ di Kampung Badui

Khofifah menambahkan, undang-undang mempersilakan masyarakat mengusulkan nama-nama yang dinilai tepat untuk mendapat anugerah sebagai pahlawan perintis kemerdekaan dan pahlawan nasional.

Kowani mengusulkan Laksamana Malahayati karena dari catatan sejarah yang ada, dokumen dan cerita ahli waris keluarga, Malahayati dinilai layak dijadikan salah satu pahlawan nasional. “Malahayati merupakan laksamana perempuan muslimah pertama di dunia,” kate Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo.

Dorong Perempuan Mandiri

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mendorong kaum perempuan untuk memiliki kemandirian ekonomi. Peran perempuan dinilai begitu penting dalam aktivitas perekonomian tanah air.

“Akses perempuan terhadap kesejahteraan dan hak-hak ekonomi lainnya harus diperluas. Barulah setelah itu perempuan bisa mandiri,” katanya.

Diungkapkan Khofifah, perempuan yang mandiri secara ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi angka kemiskinan.

Khofifah percaya kontribusi kaum perempuan akan semakin dirasakan saat jumlah kaum perempuan yang mandiri secara ekonomi maupun pendidikan meningkat.

Karena itu, dia berharap organisasi-organisasi wanita lebih aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perempuan. Menurutnya, potensi ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu solusi mendongrak kemandirian perempuan.

• Baca: Inovasi ‘Pembebasan Gepeng’ Diganjar Penghargaan Top 99

“Produk ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan, oleh-oleh, makanan olahan, dan lain-lain kalau diseriusi dengan baik bisa menjadi andalan pendapatan ekonomi keluarga dan perempuan bisa melaksanakannya di rumah masing-masing sehingga ekonomi dan keluarga berjalan berseiring ” paparnya.

Ekonomi kreatif berbasis rumah tangga ini, lanjut Khofifah, sangat efektif dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Ditambah dengan kemudahan akses dan jaringan informasi melalui sosial media yang juga turut mampu mendongkrak pemasaran produk kreatif.

Khofifah berharap ekonomi kreatif dapat menjadi sumber kekuatan dan pertahanan Indonesia dalam menghadapi dampak krisis keuangan global dan membanjirnya produk asing akibat pasar bebas.