Meluruskan Sejarah Lewat Resolusi Jihad

NAPAK TILAS: Ada peristiwa lain yang turut berperan besar dalam Pertempuran 10 November, yakni andil para kiai NU dalam mencetuskan fatwa dan Resolusi Jihad.

Pertempuran 10 November tak lahir begitu saja. Ada yang merancang. Semangatnya dipicu lewat Resolusi Jihad. Tapi perjuangan kiai dan santri ‘dikubur’ begitu saja. Salah siapa? Saatnya meluruskan sejarah agar anak bangsa tak semakin salah arah.

AIR MATA Choirul Anam tak terbendung. Berulang kali, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu menyeka kedua matanya saat diperdengarkan pidato patriotik Bung Tomo, 10 November 1945.

Rais Syuriyah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar yang duduk di sampingnya ikut menyimak penuh penghayatan. Begitu pula Ketua Dewan Pembina Gerakan Pemantapan Pancasila Jenderal TNI (Pur) Try Sutrisno, Wakil Ketua Umum PBNU KH As’ad Said Ali dan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Sementara putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo memejamkan kedua matanya dengan raut muka tegang.

Pidato Bung Tomo, penyulut perlawanan arek-arek Surabaya 68 tahun silam, kembali diputar saat acara Napak Tilas Resolusi Jihad NU, 24 November 2013 di halaman Gedung PCNU Surabaya. Start dari Ponpes Tebuireng Jombang, diikuti ribuan peserta dengan sepeda plus dandanan tempoe doloe.

“Saya sangat terharu. Saya melihat para pejuang dulu tanpa pamrih, rela menyerahkan nyawa untuk kemerdekaan. Tapi kemerdekaan itu sekarang dinikmati orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi menangis saya di situ,” kata tokoh yang akrab disapa Cak Anam itu menjelaskan makna tangisnya.

Bagi Cak Anam, peringatan Resolusi Jihad sekaligus ‘protes sejarah’. Bertahun-tahun lamanya, peristiwa 10 November 1945 hanya dikaitkan dengan pertempuran paling brutal yang yang menewaskan Brigadir Jenderal Mallaby. Padahal, ada peristiwa lain yang turut berperan besar, yakni andil para kiai NU dalam mencetuskan fatwa dan Resolusi Jihad.

Lewat resolusi inilah, laskar santri (Hizbullah dan Sabilillah) serta arek-arek Surabaya terbakar semangatnya untuk bertempur melawan penjajah dan ribuan santri gugur sebagai syuhada. Tak ada orang tua yang menangis, melainkan bangga karena putra-putranya membela negara.

“Sejarah harus diluruskan, bahwa peristiwa 10 November tidak berdiri sendiri. Ada andil para kiai NU dan santri. Ini fakta sejarah, bukan dongeng!” katanya penuh semangat.

Ya, atas nama apapun, sejarah tak boleh ditutupi, ditenggelamkan begitu saja, lebih-lebih menyangkut perjuangan anak bangsa. Demi mengutuhkan sejarah, Gus Ipul satu suara dan berjanji — bersama Gubernur Soekarwo lewat Pemprov Jatim — akan berupaya keras agar Resolusi Jihad menjadi bagian dari rangkaian peristiwa 10 November.

“Kegiatan ini bagian dari mengutuhkan sejarah. Aktornya banyak, salah satunya tentu saja Bung Tomo. Dan di belakangnya ternyata ada renteten sejarah yang tak terpisahkan, termasuk yang dimotori Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari beserta segenap para ulama, para muassis NU,” katanya.

Karena itu, Gus Ipul setuju jika diadakan KH Hasyim Asy’ari Award untuk memberi penghargaan. “Kalau selama ini ada Bung Tomo Award yang setiap tahun dilaksanakan di Grahadi, nanti akan kita bikin KH Hasyim Asy’ari Award. Untuk mereka-mereka yang telah berjasa.”

“Sejarah harus diluruskan, bahwa peristiwa 10 November tidak berdiri sendiri. Ada andil para kiai NU dan santri. Ini fakta sejarah, bukan dongeng!”  – Choirul Anam, tokoh NU

10 November, dinilai Gus Ipul sebagai peristiwa yang mencatat betapa beraninya orang-orang Surabaya, Jawa Timur, dan elemen lain dari berbagai provinsi dalam mengusir penjajah. “Mereka wani, nggak pake piro? Berani yang sebenarnya di luar kapasitasnya untuk melawan. Itulah salah satu ciri pahlawan, melakukan sesuatu melebihi kemampuannya,” jelasnya.

Pahlawan, biasanya juga memiliki legacy (warisan) yang akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi generasi penerus. Kalau Bung Tomo memiliki pidato yang menggelora, maka kiai meninggalkan Resolusi Jihad.

“Pak Try (Sutrisno) juga punya banyak, tapi yang paling luar biasa yakni mewariskan pembangunan Masjid Nasional Al Akbar. Perintisnya memang almarhum Pak Narto (Sunarto Sumoprawiro, mantan walikota Surabaya) tapi mandek, kemudian diambil alih Pak Try waktu Wapres kemudian jadi.”

Janji Gus Ipul ini disambut hangat dan dicatat KH Miftachul Akhyar. “Semoga janji gubernur bukan janji di belakang, sampai diakui bahwa Resolusi Jihad menjadi bagian dari sejarah negara Indonesia,” katanya.

Selebihnya, dia berharap ada KH Hasyim Asy’ari baru yang memiliki jasa besar terhadap bangsa. “Saya hanya mau bertanya, gedung sebagai saksi lahirnya Resolusi Jihad itu (sekarang PCNU Surabaya) mau diapakan? Apakah kita tidak ingin melahirkan para Hasyim Asy’ari baru dari gedung ini? Jawabannya harus tegas!”

LENGKAPI SEJARAH: Bambang Sulistomo, Resolusi Jihad untuk melengkapi sejarah.

Bambang Sulistomo setuju jika Resolusi Jihad untuk melengkapi sejarah. Selebihnya, harus dimaknai sebagai dorongan bagi bangsa serta umat beragama, bahwa peristiwa 10 November merupakan perjuangan tanpa mengingat nyawa dan kepentingan diri sendiri. Semua itu terjadi karena dorongan dari para ulama.

“Saya setuju Resolusi Jihad untuk melengkapi sejarah 10 November dan ini sudah dimulai. Selebihnya, resolusi bisa muncul setiap jaman, meski tidak harus dengan cara mengangkat senjata,” katanya.

Begitu juga dengan legacy, karena setiap moment sejarah ada arti fisik yang ditinggalkan, misalnya bangunan, pesantren, sisa senjata dan sebagainya. Tapi yang terpenting dari semua warisan yakni nilai dan norma. “Dalam ilmu sosial nilai itu apa yang dianggap baik dan buruk, sementara norma apa yang diharuskan dan dilarang,” katanya.

Dalam konteks Resolusi Jihad juga meninggalkan banyak nilai yang mendorong agar anak bangsa berani maju bertempur meski tak punya apa-apa. Nilai apa sajakah? Di antaranya nilai kejuangan, maknanya pantang menyerah, berani maju terus-menerus.

Lalu nilai kepahlawanan terkait dengan keikhlasan, ketulusan dan kejujuran. Berikutnya nilai kebangsaan, yakni memperjuangan bangsa yang merdeka, berdaulat sesuai yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

“Ketiga nilai ini harus kita perjuangan betul-betul. Karena apa? Kita bicara kebangsaan. Pada masa lalu semua orang rela berkorban demi bangsanya. Tapi sekarang kita lihat, orang merelakan bangsanya untuk berkorban bagi dirinya sendiri. Jadi sudah terbalik. Bangsanya ini harus tetap berdaulat, dan ini kewajiban kita semua untuk menjaga martabat bangsa,” urainya.

Try Sutrisno tak kalah semangat. Mantan Panglima TNI (dulu ABRI) itu menyebut, “Ini hari bersejarah. Saya bangga dan bersyukur karena apa yang kita bahas hari ini dan sebelumnya betul-betul sinkron,” katanya.

Pertemuan yang dimaksud Try yakni sejak tiga tahun lalu, 2010, dengan sejumlah tokoh nasional di antaranya As’ad Said Ali dan KH Hasyim Muzadi (mantan ketua PBNU) untuk meluruskan beragam kekeliruan yang terjadi dalam bangsa ini. “Alhamdulillah semakin menyatu, menggugah seluruh bangsa ini untuk taubat membetulkan kekeliruan-kekeliruan,” katanya.

Try memberi garis tegas, 10 November menjadi tonggak penting bagi kemerdekaan Indonesia di masa lalu, masa kini, maupun masa mendatang. Sedangkan Resolusi Jihad dinilai memberi semangat dan keberanian luar biasa kepada segenap anak bangsa di Surabaya untuk melawan kekuatan asing yang hendak menjajah kembali Indonesia.

Soal keberanian, As’ad Ali tanpa ragu menyebut kalau tak ada perjuangan arek-arek Surabaya mungkin Indonesia belum ada seperti sekarang. “Boleh percaya, boleh tidak! Berkat Bonek, bondo nekat, lahirlah republik ini. Sehingga perang 10 November disusul perang-perang lainnya di tempat lain,” katanya.

***

Resolusi Jihad tak boleh berhenti sebatas peristiwa 22 Oktober 1945. Pengorbanan kiai dan santri tak boleh hanya diupayakan untuk menjadi bagian dari rangkaian peristiwa 10 November. Lebih dari itu, resolusi butuh revitalisasi karena kondisi negara sudah karut marut: melenceng jauh dari semangat Pancasila dan UUD 1945 pasca reformasi.

Karena itu, dengan bahasa yang sama agar mudah diingat, Cak Anam — atas nama Nahdliyin Jatim — mengusung Resolusi Warga NU Jawa Timur. “Resolusi ini tentang jihad meluruskan kembali konstitusi negara sesuai khittah 1945,” terang penulis sejumlah buku NU, di antaranya Perkembangan dan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama atau populer dengan sebutan buku Babon NU tersebut.

Background resolusi ini mengacu pada seresehan Resolusi Jihad di Gedung Juang 45 Surabaya, 22 Oktober. Semua yang hadir saat itu, Gubernur Jatim Soekarwo, KH Miftachul Akhyar, Sekjen Gerakan Pemantapan Pancasila Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, KH As’ad Said Ali, pengasuh Ponpes Tebuireng KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah), Dr Himawan Estu Bagijo SH MH serta presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) seluruh Jatim sepakat: mengajak komponen bangsa untuk berjihad mengambalikan Indonesia kepada khittah aslinya.

“Mengembalikan konstitusi negara kepada jiwa, semangat, paham dan kerangka pikir yang telah dirumuskan para pendiri negara, para pemimpin pejuang kemerdekaan RI saat membentuk negara,” urai Cak Anam.

Resolusi Warga NU Jatim ini menelorkan dua hal. Pertama, meminta PBNU untuk mengaktualisasikan kembali keputusan Munas Cirebon September 2012, yang telah disampaikan ke pemerintah dengan meluruskan kembali UUD hasil amandemen agar sesuai dengan khittah aslinya, UUD 1945.

Kedua, meminta Gerakan Pemantapan Pancasila, yang selama ini dinilai konsisten dengan misinya mengkaji ulang amandemen yang dinilai banyak bertentangan dengan Pancasila, untuk segera menggelar permusyawaratan rakyat secara konstitusional.

Hal penting lainnya dari poin kedua ini: mendesak penyelenggara negara untuk tidak bersikap masa bodoh, seolah tak ada masalah dengan masa depan bangsa dan konstitusi negara. Selain warga NU Jatim, ada kelompok lain yang tak kalah prihatin yakni Pro Demus (Program Demokrasi Musyawarah) Indonesia yang membuat ‘Maklumat Surabaya’.

Setelah maklumat dari kedua kelompok masyarakat tersebut dibacakan, kemudian diserahkan ke Try dan As’ad. “Kita minta kedua beliau ini agar ‘memasaknya’ di Jakarta untuk melanjutkan perjuangan terkait Resolusi Jihad,” jelas Cak Anam.

As’ad mengaku terharu menerima mandat ini. Terkait pemaknaan jihad saat ini dia menyebut sebagai jihad besar, “Jihad mengendalikan kejahatan yang ada di dalam tubuh kita, di sekitar kita dan di dalam negara kita.”

SEMANGAT LUAR BIASA: Resolusi Jihad memberikan semangat luar biasa pada segenap anak bangsa di Surabaya untuk melawan kekuatan asing yang hendak menjajah Indonesia kembali.

Apa makna itu semua? Sudah terlalu banyak kejahatan di negeri ini sejak munculnya globalisasi. Dulu, musuh bangsa ini terbatas pada penjajah. Tapi sekarang lebih luas karena anak bangsa setiap saat berhadapan langsung dengan teknologi (handphone dan sebagainya) dan media (terutama televisi) yang membawa pengaruh negatif dari politik asing. Celakanya, semua itu ingin menghegemoni bangsa.

“Globalisasi kita terima karena kita bagian dari masyarakat dunia, tapi yang kita tolak adalah hegemoni. Keinginan menguasai dari kejahatan dunia terhadap kita, ini yang kita tolak,” tegasnya.

“Sebenarnya kita berjuang sudah lama. Tapi dengan suntikan semangat arek-arek Suroboyo ini, insyaallah akan menambah semangat saya sendiri dan PBNU untuk memperjuangkan, meluruskan sejarah kita.”

Semangat serupa ‘didendangan’ Try Sutrisno. Apalagi Resolusi Jihad telah memberi semangat luar biasa kepada segenap anak bangsa di Surabaya untuk melawan kekuatan asing yang hendak menjajah kembali Indonesia.

Saat ini yang terjadi justru penjajahan baru yang menunggangi reformasi. Semula, semua masyarakat berharap reformasi akan membawa perubahan lebih baik. Tapi yang terjadi kehidupan masyarakat malah semakin sulit dan peran asing semakin kuat di berbagai bidang, terutama ekonomi.

Situasi ini, kata Try, tidak boleh dibiarkan terus dan harus dicari penyebab dan penyelesaiannya sesuai dengan budaya, agama, berdasarkan Pancasila. “Sudah banyak yang mengingatkan elit agar hati-hati dalam melakukan perubahan. Pengalaman menunjukkan kalau ada upaya merubah Pancasila dan UUD 1945, maka yang terjadi justru membawa ke ambang kehancuran. Keadaan itu sedang terjadi saat ini,” jelasnya.

Try memberikan sejumlah masukan terkait perjuangan ini. Belajar dari pengalaman masa lalu, maka penyelesaian bangsa ini harus berdasarkan pada budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Penjajahan saat ini harus dilawan dengan ilmu pengetahuan yang diridhoi Allah Swt.

“Karena itu, salah satu butir Resolusi Jihad NU hendaknya dapat menggugah segenap bangsa yakni Pancasila melalui ilmu pengatahuan yang diridhoi Allah,” katanya.

Berikutnya, jika hendak kembali ke jatidiri Pancasila, maka langkah yg harus dilakukan lewat mengkaji ulang perubahan UUD secara konstitusional sesuai TAP MPR No 1 MPR/2002. “Jadi istilah kaji ulang itu sudah tercatat dalam TAP MPR sendiri,” bebernya.

“Dengan melakukan kaji ulang UUD, maka produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila harus ditinjau kembali. Tanpa melakukan kaji ulang maka bangsa Indonesia akan terus menghadapi berbagai krisis.”

Melihat berbagai persoalan yang kian kompleks, Try menyarankan agar Resolusi Jihad dapat dipahami berbagai lapisan masyarakat, diapresiasi secara luas sehingga tercipta solidaritas dan soliditas bangsa. Tentu saja tetap dalam bingkai kesatuan dan persatuan negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.• mdm

FATWA JIHAD NU
(17 Oktober 1945, dibuat oleh Rais Akbar NU Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari)

  1. Hoekoemnja memerangi orang kafir jang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardoe ‘ain bagi tiap2 orang Islam jang moengkin meskipoen orang fakir.
  2. Hoekoemnja orang jang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplot2nja, adalah mati sjahid.
  3. Hoekoemnja orang jang memetjahkan persatoean kita sekarang ini wadjib diboenoeh.