May Day! Khofifah Permudah Anak Buruh Masuk SMA/SMK

Khofifah membaur dengan para buruh pada peringatan May Day. | Foto: Barometerjatim.com/abdillah hr
Khofifah membaur dengan para buruh pada peringatan May Day. | Foto: Barometerjatim.com/abdillah hr

SURABAYA, Barometerjatim.com – Khofifah Indar Parawansa tak hanya membaur dengan ribuan buruh yang memperingati May Day di depan kantor gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (1/5/2019).

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga memberikan kado spesial bagi keluarga buruh, berupa kuota khusus masuk SMA/SMK negeri bagi anak buruh tak mampu di Jatim.

“Para anak buruh, pekerja, dan difabel akan diprioritaskan untuk bisa masuk SMA/MK negeri di Jatim. Kuota khusus lima persen ini akan kita luncurkan besok saat Hardiknas,” tegasnya.

Dikatakan Khofifah, dengan adanya kuota masuk SMA/SMK negeri, akan mempermudah para anak buruh dan pekerja tidak mampu untuk bisa mengakses pendidikan berkualitas.

Terlebih jika sudah masuk ke SMA/SMK negeri, mereka tidak akan terbebani soal biaya. Ini karena mulai tahun ajaran baru Juli 2019 akan diterapkan sekolah gratis untuk SMA/SMK negeri se-Jatim.

“Jadi sudah enggak pakai SPP. Kalau sudah masuk SMA SMK negeri, maka mereka akan mendapatkan dan menguasai pendidikan yang sesuai dengan revolusi industri 4.0,” tuturnya.

Pemberian kuota khusus ini, menurut Khofifah, sudah sesuai dengan aturan Permendikbud No 51 Tahun 2018. Pemprov Jatim dibolehkan untuk memberikan kuota pendidikan untuk keluarga tidak mampu dan masyarakat dengan disabilitas.

Syarat untuk bisa memanfaatkan kuota khusus anak buruh yang tidak mampu ini dikatakan Khofifah tidak berbelit. Cukup menunjukkan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat tidak mampu.

Jika tidak menggunakan kartu, bisa juga menunjukkan kartu bukti penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang bisa menjadi bukti bahwa mereka memang dari keluarga tidak mampu. “Kalau tidak begitu maka kita bisa lakukan verifikasi,” ucapnya.

Selain memberikan kuota khusus untuk anak buruh tidak mampu, pada peringatan May Day kali ini Khofifah juga menyepakati sembilan poin yang menjadi permintaan buruh.

Di antaranya kesepakatan untuk mengajukan revisi PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dan pencabutan Permenkes No 51 Tahun 2018 tentang urun dan selisih biaya.•

» Baca Berita Terkait Khofifah, Buruh