Mau Sekdaprov Definitif atau Plh, Kewenangan Heru Sama Saja!

BERI PENJELASAN: (Dari kiri) Helmi P Putra, Nurkholis, Lilik P, tak ada yang dilanggar soal Plh Sekda. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
BERI PENJELASAN: (Dari kiri) Helmi P Putra, Nurkholis, Lilik P, tak ada yang dilanggar soal Plh Sekda. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Soal status boleh saja beralih menjadi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim. Tapi urusan otoritas, ternyata kewenangan Heru Tjahjono sama dengan ketika menjabat definitif.

“Jadi kewenangan (Plh) ya sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan Sekda (definitif),” terang Kepada Badan Kepegawaian (BKD) Jatim, Nurkholis di kantornya, Jumat (12/3/2021) malam.

Bagaimana dengan kewenangan pengelolaan keuangan? “Ini saya terkait kepegawaian. Kalau keuangan biar Bu Lilik (Biro Hukum Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti) yang ceritakan,” katanya.

Sementara Lilik menjelaskan, soal kewenangan yang membedakan hanya ada di Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor 1 Tahun 2021. Tapi di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 tak dibedakan alias tidak ada.

Apakah itu artinya kewenangan Heru sebagai Plh Sekdaprov Jatim sama dengan ketika menjabat definitif? “Ya monggo jenengan (silakan anda) mengartikan begitu,” katanya disambut senyum wartawan.

Jadi kewenangan soal Plh Sekdaprov tidak diatur di Perpres Nomor 3 Tahun 2018? “Enggak ada, saya mau ngomong gimana. Mau kewenangan A, B, C, D, E saya ngarang, ternyata di pasal-pasalnya enggak ada sama sekali,” ujarnya.

Sedangkan terkait keuangan, Lilik mengatakan, Plh Sekda berhak atas pengelolaan keuangan asal mendapat pelimpahan kewenangan (mandat) dari kepala daerah selaku pengelola anggaran. Hal ini merujuk Permendagi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan.

Inspektorat Angkat Bicara

KEWENANGAN SAMA: Heru Tjahjono, kewenangannya jabat Plh Sekdaprov maupun definitif sama saja. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
KEWENANGAN SAMA: Heru Tjahjono, kewenangannya jabat Plh Sekdaprov maupun definitif sama saja. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

Hal senada disampaikan Kepala Inspektorat Pemprov Jatim, Helmi Perdana Putra. Menurutnya, tak ada satu pun hukum yang dilanggar terkait pengangkatan Heru sebagai Plh Sekdaprov.

“Semua kegiatan yang terjadi, mulai masalah Plh, semuanya, apa saja, ini semuanya ada dasar hukumnya. Kami sudah menyiapkan semuanya terkait dengan itu,” katanya.

Karena itu, tandas Helmi, tidak ada istilah kecolongan dalam pengangkatan. Selain semua ada dasar hukumnya juga melalui diskusi panjang, baik dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa maupun Heru sendiri.

“Semua ada dasar hukumnya dan perangkat-perangkatnya dalam proses. Jadi kita tidak ada istilahnya keliru atau salah, kecolongan atau bagaimana, ndak ada!” tegasnya.

Begitu pula dengan kewenangan Plh Sekdaprov Jatim. Setelah mendengarkan penjelasan Nurkholis dan Lilik, Helmi berkesimpulan sama dengan definitif.

“Plh Sekda kewenangannya ya sama dengan Sekda definitif. Cuma harus ada pelimpahan kewenangan (mandat) tadi (misalnya soal pengelolaan keuangan) dari gubernur, harus ada itu. Sama, semuanya sama, masih punya kewenangan yang sama,” jelasnya.

Lalu menyangkut pelantikan Heru sebagai Plh yang dilakukan Asisten dan bukan gubernur selalu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), menurut Helmi juga ada aturannya: Pelantikan memang dilakukan pengampu, bukan PPK.

“Kalau pengampu terkait kepegawaian ya bisa Pak Kholis. Pak Asisten kan membawa kepegawaian juga, jadi bunyi aturannya pengampu,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait Pemprov Jatim