LKPJ 2017: Angka Kemiskinan di Jatim Turun 0,57 Persen

PARIPURNA LKPJ 2017: Gubernur Soekarwo menyampaikan Nota Penjelasan LKPJ 2017 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (2/4). | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
PARIPURNA LKPJ 2017: Gubernur Soekarwo menyampaikan Nota Penjelasan LKPJ 2017 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (2/4). | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN

SURABAYA, Barometerjatim.com – Persentase penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masyarakat Jatim terus menurun. Jumlah ini terlihat dalam realisasi capaian kinerja 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Jatim Tahun 2017.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Soekarwo saat menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2017 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (2/4).

Pakde Karwo — sapaan Soekarwo — menjelaskan, persentase penduduk miskin Jatim per September 2017 sebesar 11,20 persen atau turun 0,57 persen dibanding Maret 2017 sebesar 11,77 persen, sedangkan nasional turun sebesar 0,52 persen.

• Baca: Pakde Karwo: Berita Hoax Ubah Manusia Jadi Zombie

Dibandingkan tahun lalu, penurunan kemiskinan dari Maret 2016 sampai dengan September 2017 turun sangat signifikan, yakni 0,85 persen, sedangkan nasional turun sebesar 0,74 persen.

“Capaian ini melampaui target kemiskinan yang terdapat dalam RPJMD yaitu sebesar 11,80–11,50 persen,” katanya.

Secara absolut, lanjutnya, jumlah penduduk miskin Jatim selama Maret-September 2017 juga turun 211.740 jiwa, yakni dari 4.617.010 jiwa pada Maret 2017 menjadi 4.405.270 jiwa pada September 2017.

Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,13 persen, turun dibandingkan Maret 2017 sebesar 7,87 persen.

• Baca: 4 Pj Bupati Dilantik, Soekarwo Ingatkan Rambu-rambu Mutasi

Menurut Pakde Karwo, penurunan ini karena Pemprov Jatim terus gencar melakukan program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan. Program itu meliputi, pertama, Bantuan Pangan/Beras, Bantuan Khusus Siswa Miskin/BKSM, Bosda Madin dan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni/RTLH.

Kedua, meningkatkan pendapatan masyakarat miskin melalui beberapa strategi di antaranya Jalinmantra, Anti Poverty Program, serta adanya koperasi wanita dan koperasi pondok pesantren.

Sedangkan program ketiga yakni sinergitas program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), beras sejahtera (rastra) dan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.